Wali kota Hadi beberkan upaya penanganan covid 19 ke DPRD.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Probolingggo, Bhirawa
Ketua DPRD kota Probolinggo, Abdul Mujib berharap aspirasi masyarakat kota Probolinggo ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Karena, pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat untuk disampaikan ke ke eksekutif sebagai penyelenggara negara.
“Tindakan yang sudah dilakukan pemerintah patut kami apresiasikan. Kami mendukung dan menyiapkan diri bersama mengatasi Covid-19, ” katanya, Kamis kemarin.
Sementara Wali Kota Hadi Zainal Abidin membeberkan segala bentuk upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo untuk pimpinan DPRD dan ketua fraksi. Hal ini disampaikan agar eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama membicarakan virus pandemi yang menyebar di seluruh dunia ini.
Wali Kota Habib Hadi menjelaskan saat ini dasar hukum percepatan penanganan Covid-19 ada lebih dari 73 peraturan dari pemerintah pusat. Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020, anggaran diarahkan untuk tiga fokus penanganan, penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan pengadaan jaring pengaman sosial. Tiga fokus penanganan ini pun sudah ditindaklanjuti dengan pengaturan pemerintah daerah.
“Memfokus ulang yang harus dilakukan dengan hati-hati, sesuaikan aturan yang terbaru agar dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan terbaik,” tegas Habib Hadi dalam pertemuan yang diikuti juga oleh Wawali Mochammad Soufis Subri, Kajari Yeni Puspita, Kasdim dan Wakapolresta .
Fokus Anggaran anggaran hasil memfokuskan pertama untuk penyelenggaraan kesehatan Rp46.264.717.381 dari 23 OPD (Organisasi Perangkat Daerah); penanganan dampak ekonomi Rp300 juta dari DKUPP; sedangkan jaringamanan sosial Rp250.195.300 dari Dinsos PPPA.
Sementara hasil memfokuskan kembali kedua total yang dialokasikan Rp31.944.637.098 dialokasikan untuk Belanja Tak Terduga (BTT). Rinciannya dana perawatan kesehatan Rp9.705.387.098 untuk penanganan, penanganan dan pendeteksian Covid-19; pengadaan APD, alat kesehatan dan sewa homestay untuk karantina. Untuk penanganan dampak ekonomi Rp4 Juta digunakan untuk operasi pasar dan stimulus UMKM. Jaring pengaman sosial ada anggaran cadangan Rp18.239.250.000 untuk 20 ribu paket sembako.
Saat ini penanganan langsung di lapangan antara lain didirikan posko pertanggungan dan penanganan Covid-19 di rumah dinas wali kota; kesiapan tenaga medis dan lapangan (14 dokter spesialis, 20 dokter umum, 35 paramedis, 87 surveilans dan 480 personil lapangan); ada tujuh titik pantau (stasiun, terminal, tapal batas timur, barat dan selatan, exit tol dan PPP Mayangan).
Penanganan darurat Covid-19 pemerintah melakukan penyemprotan disinfektan, tempat cuci tangan, surveilans dan pelacakan kelompok beresiko, mengendalikan karantina mandiri dan tes cepat. Pemkot juga menyediakan ruang perawatan pasien yang terdiri dari 23 ruang isolasi di RSUD, 18 ruang di puskesmas, 4 tempat karantina petugas dan 2 tempat karantina pemudik.
Terkait jaring pengaman sosial telah dilakukan pendataan dengan nama berdasarkan alamat untuk masyarakat terdampak, data ini melampaui PKH dan BDT sebanyak 14.307 KK. Sasaran jaring pengaman sosial untuk warga kurang mampu, PKL, nelayan, buruh tani, peternak, tukang becak, tukang parkir, tenaga kerja yang di-PHK.
Kendati demikian pemkot telah menyiapkan sebanyak 20 ribu paket yang akan digunakan untuk mengakomodir masyarakat yang terdampak Covid-19. Seperti buruh, pramuniaga, pramusaji, ojek online, sopir angkot, kaum disabilitas, yatim piatu dan manula.
Penanganan langsung dilapangan yang telah dilaksanakan yaitu penerapan jam malam terdiri dari ruas jalan kota, meminta tempat karantina pemudik di tiga lokasi, mendukung lima titik pantau hingga penyiapan area pemakaman di TPU Kopian Barat.
“Untuk jaring pengaman yang dapat dilihat masyarakat, kami mengupayakan berbagai sumber dana non-APBD-CSR termasuk kontribusi dari ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,” ujar Wali Kota Habib Hadi.
Hingga 14 April 2020 data yang masuk dari perusahaan dan perbankan, Pemkot Probolinggo mendapat 2.004 paket sembako; peti jenazah dari PT KTI sebanyak 25 unit dan APD (alat pelindung diri) dari berbagai perusahaan yang langsung ditujukan ke rumah sakit dan puskesmas.
Partisipasi dari ASN di Lingkungan Pemkot Probolinggo ada 230 paket sembako, jumlah paket akan terus bertambah (harga per paket sebesar Rp150 ribu). Baznas menyediakan 6,667 paket sembako total dana Rp1 M (per paket sebesar Rp150 ribu). PKK Kota Probolinggo juga membantu 100 paket sembako, 100 paket pembersih tangan yang sudah disalurkan ke masyarakat. Dharma Wanita Persatuan (DWP) pun membantu 230 paket sembako (beras 5 kg).
“Semua tahap sudah kami lakukan langkah demi langkah . Untuk penyaluran bantuan nanti tidak akan kami kumpulkan masyarakat, tetapi bantuan nanti diantar ke warga masing-masing, “tambah Wali Kota Habib Hadi menjawab salah satu fraksi. [wap]
