DPRD Kota Probolinggo Minta Batas Modal 30 Persen Kontraktor Dihapus

Mapolsek Kanigaran dalam masa perpanjangan waktu pengerjaan.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Kota Probolinggo, Bhirawa
Modal batas untuk kontraktor yang diterapkan Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo tidak efektif. Komisi III DPRD Kota Probolinggo pun minta batas modal yang dijadikan syarat dalam lelang itu dihapus. Denda Rp 2 juta per hari selama masa perpanjangan proyek mapolsek.

Dinas PUPR Perkim memang menyaratkan modal 30 persen dari nilai konstruksi bagi peserta lelang konstruksi. Tujuannya, sebagai salah satu bentuk seleksi untuk menentukan kualitas kontraktor.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto, Rabu (27/1) memandang, penerapan ketentuan modal 30 persen tidak efektif untuk menyaring kontraktor yang baik. Terbukti, ada kontraktor yang mengajukan penambahan proses pekerjaan pembangunan.

“Apa dasar hukum dari pemerintah menerapkan ketentuan modal 30 persen bagi kontraktor?” tandasnya.

Komisi III itu pun mengurus agar ketentuan modal 30 persen dihapus.

“Kami membantu agar ketentuan modal 30 persen dari nilai konstruksi itu dihapus. Pembangunan kantor Polisi Sub Sektor Kanigaran kan diperpanjang. Artinya, persyaratan ini tidak relevan untuk menyaring kontraktor yang baik, ”terangnya.

Hal senada Proposal Heri Poniman, anggota komisi III. Menurutnya, ketentuan batas modal 30 persen dari nilai konstruksi memberatkan kontraktor.

“Persyaratan ini memberatkan kontraktor. Jadi, lebih baik dihapus saja, ”tuturnya.

PPTK Dinas PUPR Perkim Rahma Kurniadi menjelaskan, penetapan persyaratan tersebut Permen PUPR Nomor 14/2020. Isinya, mengizinkan pemerintah daerah untuk menambah persyaratan lelang.

“Dasarnya adalah Permen PUPR Nomor 14/2020, tepatnya dalam pasal 58. Di sana sumber bahwa membolehkan pemerintah daerah untuk memenuhi persyaratan peserta lelang,” katanya.

Agus Rianto menjelaskan bahwa memang betul ada dasar untuk memenuhi persyaratan untuk lelang. Namun tidak ada landasan hukum untuk persyaratan batas 30 persen dari nilai konstruksi. Karena tampaknya pihaknya meminta persyaratan itu dihapus saja.
Seperti halnya pembangunan kantor Polisi Subsektor Kanigaran, Polres Probolinggo Kota, seharusnya sudah rampung sejak tahun kemarin. Ternyata, kontraktor tak mampu menyelesaikannya dan meminta perpanjangan waktu. Jumat (22/1), mereka mengklaim pembangunannya sudah selesai 100 persen.

Direktur Konsultan Pengawas Pembangunan Sub Mapolsek Kanigaran Wahyu Dwi Rediana mengatakan, pembangunan kantor polisi ini sudah selesai 100 persen. Namun, masih dalam masa penambahan waktu pengerjaan dan digunakan untuk memastikan kebocoran-kebocoran bangunan.

“Selama masa penambahan pembayaran denda Rp 2 juta per hari tetap berjalan sampai dinyatakanas oleh Dinas PUPR-Perkim,” lanjutnya.

Soal penyebab pembangunannya, Wahyu mengatakan, saat awal pembangunan, pihaknya mengestimasi butuh waktu sekitar 100 hari. Namun, pihak Dinas PUPR-Perkim mengatur 90 hari.

“Bisa sebenarnya jika pengerjaan bangunan ini dilakukan pagi, siang, dan malam. Namun, ternyata tetap mengalami masalah sehingga mengajukan permintaan, ” kilahnya.

PPTK Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Rahman Kurniadi mengatakan, perpanjangan masa pengerjaan Sub Mapolsek Kanigaran ditetapkan selama 50 hari sejak P1 pada 24 Desember 2020.

“Kalau ternyata dalam masa penambahan 50 hari tidak selesai, maka putus kontrak. Tidak bisa diperpanjang lagi, ”lanjutnya.

Lebih lanjut Agus Rianto mengatakan, secara fisik pembangunan kantor polisi telah selesai 100 persen. Namun pembayaran denda masa penambahan masih berkelanjutan. “Tadi disampaikan sudah 21 hari. Dengan biaya per hari Rp 2 juta, tinggal dikalikan jumlah hari sampai nanti dinyatakan selesai oleh Dinas PUPR. Kalau dinyatakan 5 hari lagi baru selesai, jadi 26 hari, ”tambahnya.(Wap)

Tags: