DPRD Kota Probolinggo Pertanyakan K3 Kecelakaan Kerja Kembali Terjadi

Komisi III DPRD kota Probolinggo gelar RDP.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Kota Probolinggo, Bhirawa
Masalah keselamatan kerja di sejumlah perusahaan di Kota Probolinggo mengundang perhatian Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Apalagi, dua kecelakaan kerja terjadi dalam waktu berdekatan. “Ini yang sebenarnya kami pertanyakan dengan terjadinya dua kecelakaan kerja ini. Bagaimana masalah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di perusahaan saat ini. Apa sudah intensif disosialisasikan kepada karyawan-karyawannya,” hal ini diungkapkan Ketua Komisi III Agus Rianto, Selasa 14/1/2020.
Menurutnya, seharusnya penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan kemampuannya. Serta, jangan terlalu sering dipindah-pindah. Ia mencontohkan, bila spesifikasi kerjanya di bagian pemotongan, seharusnya di tempatkan dibagian pemotongan.
“Tentu juga karyawan ini harus dibekali masalah keamanan kerja. Sudahkan sosialisasi ini dilakukan. Makanya, akan kami pertanyakan ini dalam RDP (rapat dengar pendapat) Jumat besok. Kami akan mengundang perusahaan juga di sana,” ujarnya.
Dimana dalam waktu sepekan, Rabu 8/1 dan Sabtu 11/1, terjadi kecelakaan kerja di dua pabrik di Kota Probolinggo. Yakani, di PT BFI dan PT KTI. Di PT BFI mengakibatkan luka di bagian tangan karena terkena mesin pemotong. Sedangkan, di PT KTI mengakibatkankan seorang karyawan meninggal dunia karena terlindas forklif, ungkapnya.
Kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa di PT Kutai Timber Indonesia (KTI), Kota Probolinggo, kami harap terus diselidiki kepolisian. Sampai Senin 13/1, penyidik Polsek Mayangan, Polres Probolinggo, telah memeriksa tujuh orang saksi.
Kanit Reskrim Iptu Mugi mengatakan, pihaknya telah memeriksa tujuh saksi. Di antaranya, manajer personalia PT KTI, pelapor, dan lima saksi di lokasi kejadian yang membantu korban saat terjadi kecelakaan. “Baru sebatas pemeriksaan saksi, belum penetapan tersangka,” tuturnya.
Dari keterangan sejumlah saksi diperoleh kronologi kecelakaan kerja itu. Mugi mengatakan, kecelakaan itu terjadi Rabu 8/1 siang, ketika jam istirahat. Korban Mahfudi, 36, merupakan pengawas gudang bahan siap ekspor. Saat itu korban melakukan pengawasan pekerja yang mengangkut dan menata plywood.
“Korban memerintahkan Adi Susanto (operator forklif) untuk tidak menempatkan barang yang diangkat di tempat itu, agar tetap di lokasi lain di gudang yang sama. Namun, alasannya tidak diketahui kenapa korban meminta seperti itu,” kata Mugi.
Kemudian, Adi Santoso yang mendengar permintaan itu, menghentikan forklifnya dan menghadapkannya ke timur. Mahfudi mengambil bongkahan kayu untuk mengganjal roda forklif agar berhenti. “Mungkin korban takut forklif mundur dan menabrak susunan plywood,” ujarnya.
Awalnya, korban berada di depan forklif, kemudian berpindah ke belakang forklif untuk memasang kayu di roda belakang forklif. Tak lama kemudian, forklifnya mundur setelah sopir forklif memastikan dari spion di belakang dan kanan-kirinya tidak ada orang. “Dilihat dari spion tidak ada orang, lalu forklif mundur,” jelasnya.
Namun, kemudian ada orang berteriak stop. Kontan Adi Susanto menghentikan forklifnya. Saat dilihat, korban sudah telentang di bawah forklif. Pembantu sopir forklif dan kernet bersama sejumlah pekerja lain di sekitar lokasi kejadian pun berusaha mengeluarkan korban dari bawah forklif.
“Posisi awal korban di bawah forklif dalam keadaan tengkurap dan bisa ditelentangkan dan dikeluarkan. Kernet forklif saat itu lokasinya jauh dari korban, sekitar 100 meter ke arah barat,” ungkap Mugi.
Dari lokasi kejadian, korban dibawa ke Poli PT KTI. Karena kondisinya parah dirujuk ke IGD RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo. Namun, akhirnya korban meninggal dunia. “Sampai saat ini belum ada penetapan tersangka karena belum olah TKP (tempat kejadian perkara). Baru pemeriksaan saksi, kecelakaan kerja semacam itu harud diusut tuntas dan harus ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap perusahaan yang lalai, tidak diselesaikan secara kekeluargaan dan hilang begitu saja kasusnya, “tandasAgus Riyanto.
Berbagai permasalahan terjadi yang diakibatkan oleh perusahaan, seperti yang terjadi Desember alalu, komisi III DPRD Kota Probolinggo, akan menutup PT Amak Firdaus Utomo (AFU), jika tidak melaksanakan sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur.
Kala itu kami memberi batas waktu 10 hari untuk melakukan pembenahan. Jika tidak selesai dalam batas waktu yang diberikan, perusahaan yang memproduksi bata ringan itu akan ditutup atau dihentikan sementara aktivitasmya. Itu kami sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen PT Amak Firdaus Utomo (AFU), Badan Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Camat Mayangan dan Lurah Sukabumi, serta warga sekitar pabrik, RT 8 RW 7, dan Kelurahan setempat.
Selain itu, Agus meminta manajemen PT AFU memperhatikan warga sekitar dengan cara melakukan pendekatan dan memberikan CSR (Corporate Social Responsinility). Sebab, selama ini perusahaan yang berlokasi di tengah pemukiman tersebut, belum memberikan sebagian keuntungannya ke warga sekitar.
Pengakuan manajer AFU yang telah membangun tempat barang RKM (Rukun Kematian) dibantah oleh warga. Berarti kan CSR-nya belum nyampai ke warga. Yang penting itu, pendekatan ke warga sekitar pabrik,” tambah ut.(Wap)

Tags: