DPRD Lumajang Imbau Open Bidding Jabatan Bersih KKN

Kantor DPRD Kabupaten Lumajang.

Kantor DPRD Kabupaten Lumajang.

Lumajang, Bhirawa
Pasca pengukuhan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administratur,dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemkab Lumajang yang berjumlah secara keseluruhan 793 orang, terutama rencana adanya Lelang jabatan (Open Bidding) pada jabatan kosong untuk Eselon ll, disikapi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang yang intinya proses pelaksanaan Open Bidding jabatan tersebut harus dilakukan secara bersih, transparan dan bebas dari KKN.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Hj. Nurul Hidayati ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya (4/1). Ia menyatakan sikapnya untuk tetap memantau proses pelaksanaan lelang jabatan yang rencananya akan di gelar oleh Pemkab Lumajang dalam waktu dekat ini.
Dalam keterangannya, Politisi Partai Nasdem tersebut mengharapkan untuk mendapatkan pejabat yang profesional dari open Bidding tersebut harus di mulai dari proses pembentukan Panitia yang memiliki integritas dan netralitas untuk memilih Calon pejabat yang profesional, memiliki kompetensi di bidangnya. “Penyelenggaranya harus bisa bekerja secara maksimal ,jauh dari praktek praktek kolusi,dan jauh dari hal hal yang menyimpang,” ujarnya.
Sedangkan menurut Kepala BKD Kabupaten Lumajang, Nurwakit Ali Yusro menjelaskan bahwa dalam pengisian kekosongan jabatan khususnya untuk pejabat Eselon ll ,pihaknya menjelaskan bahwa pasca pengukuhan dan pelantikan jabatan yang digelar pada selasa (3/1) lalu, hingga saat ini masih pada tahap penyesuaian jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini berdampak banyak pejabat eselon III dan II yang hilang jabatannya.
Hal itu akibat adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016. “Ada beberapa pejabat eselon lll yang dulunya statusnya kantor,menjadi Dinas ,dan saat ini pejabatnya belum terisi ,maka nanti akan dilakukan open bidding,” ujarnya.
Lebih lanjut Nurwakit menjelaskan bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan jumlah keseluruhan dari pejabat Eselon ll yang rencananya akan di tempatkan Pejabat hasil perekrutan melalui open bidding, sebab hingga kini masih dalam bahasan, dan belum jelas berapa OPD yang dirampingkan.
Akan tetapi berdasarkan data yang ada untuk sementara dikatakan bahwa jumlah keseluruhan dari pejabat Eselon ll di OPD baru berjumlah 33 pejabat, dan yang telah dikukuhkan kemarin ada 18 orang sedangkan yang telah dilantik ada 6 orang dan perkiraan nanti akan dilakukan open bidding kurang lebih ada 12 jabatan eselon ll atau Pejabat Tinggi Pratama.
“Untuk pengukuhan danJob Fit itu sudah selesai, untuk open bidding kita akan melaksanakan setelah jabatan yang dinyatakan kosong sudah kita ketahui, jadi open bidding itu menggunakan teori residu, jadi jabatan itu harus dinyatakan kosong dulu baru dilaksanakan open bidding,” pungkasnya. [dwi]

Tags: