DPRD Minta Komite Sekolah di Reformasi

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Gresik, Bhirawa
Peran komite sekolah sebagai jembatan antara pihak wali murid dengan sekolah dipandang kurang berjalan dengan  baik oleh Anggota Komisi D DPRD Gresik. Karena masih banyak orang tua siswa yang melapor ke dewan jika mereka bermasalah dengan sekolah.
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, bahwa keberadaan komite harus di rubah dan di reformasi. Bila tetap seperti ini, maka fungsi komite hanya sebagai pelengkap saja. Karena kalau setiap orang tua siswa lapor terus menerus ke komisi D, masalah juga tidak bisa cepat karena butuh waktu karena banyaknya pekerjaan.
Perlu di ketahui, keberadaan komite memang bertugas untuk menyelesaikan keluhan wali murid. Namun hingga sekarang, nyatanya komite saat ini hanya dijadikan simbolitas dan dimanfaatkan untuk tanda tangan RAPBS saja. Kalau masalah  terus seperti ini, komisi D tidak mungkin bisa melayani seluruh pengaduan masyarakat.
“Kalau semua mengadu maslah pendidikan di tujukan kepada komisi D, maka bisa jadi ruang komisi bisa jadi klinik. Terkait dengan keberadaan komite sekolah, komisi D nanti segera bersikap. Namun lebih dahulu akan kita panggil, guna meluruskan fungsinya sehingga mereka bisa paham,” terang Mujid Ridwan, Selasa (20/1).
Anggota komisi D DPRD Gresik Syaikhu Busyiri mengatakan, bahwa harus ada kebijakan khusus dari bupati dan dispendik agar pemilihan komite sekolah dipilih wali murid sendiri bukan oleh sekolah. Sehingga komite tidak jadi macan ompong di sekolah, atas keluhan dari orang tua siswa terutama yang miskin.
Pada hearing yang bakal dilakukan minggu depan, perwakilan komite sekolah dari beberapa sekolahan juga akan di hadirkan. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa paham tugas dan fungsi mereka, sehingga sekolah bisa berjalan sesuai.
Sementara Sekertaris Dewan Pendidikan Gresik Nur Faqih mengatakan, bahwa sepakat dengan keinginan menghidupkan komite sekolah. Karena dari pantauan sekarang, hampir seluruh komite sekolah tidak memiliki peran sama sekali. Mereka hanya meng amini, apa yang telah di putuskan sekolah. Sehingga pungutan yang bahasanya di perhalus menjadi sodakoh, masih tetap bisa berjalan. [kim]

Tags: