DPRD Minta Pemerintah Beri Bantuan Pelatihan untuk Petani Kakao

DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim terus memberikan masukan terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. Salah satunya, rekomendasi yang diberikan adalah minat masyarakat yang tinggi terhadap kakao merupakan peluang besar yang bisa dikelola dan dikembangkan, sehingga bisa diharapkan untuk meningkatkan pendapatan petani serta menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Namun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tanaman kakao, seluas 4.000 hektare yang tersebar di beberapa kabupaten di Jatim tidak sesuai target. Disebabkan gagal lelang karena setelah dilakukan verifikasi lapang bahwa pemenang lelang tidak dapat memenuhi spesifikasi yang telah disyaratkan,” ujar Ketua Komisi B DPRD Jatim Achmad Firdaus Febriyanto di DPRD Jatim, Rabu (11/7).
Untuk itu, Komisi B (perekonomian) mengimbau agar lebih selektif dalam mengikutkan peserta lelang, serta menyinergikan dengan musim tanam kakao.
Dia pun menyarankan agar pemprov melakukan intensifikasi dan pendampingan, baik di sektor hulu maupun hilir produksi bahan baku coklat tersebut.
“Selain itu, saya rasa di Jatim masih terjadi pelanggaran pada jalur kapal nelayan. Ada perebutan fishing ground yang memicu konflik nelayan di kabupaten/kota. Serta rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum berimbang,” ujarnya.
Dewan merekomendasikan pemprov melakukan penataan serius terhadap tiga hal bidang kelautan tersebut. Upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antar pengawas perikanan dan kelautan provinsi, kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum. “Pemprov juga harus bisa turun tangan langsung memediasi konflik antar nelayan,” ungkapnya.
Kemudian untuk masalah konservasi mangrove dan terumbu karang, Komisi B meminta agar sosialisasi kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Kesadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut. [cty]