DPRD Nganjuk Respon Inisiatif Asosiasi BPD

Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat dengar pendapat dengan pengurus DPC ABPEDNAS.n [ristika/bhirawa]

Nganjuk, Bhirawa
DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) DPC Kabupaten Nganjuk. Hal itu dilaksanakan dalam upaya mengurai dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang sering muncul antara Pemerintah Desa dengan BPD di Desa-desa di Kabupaten Nganjuk.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, Mashudi menjelaskan, pada umumnya anggota BPD menginginkan peran lebih aktif dalam Pemerintahan Desa. Terutama untuk mendorong Pemerinahan Desa lebih transparan, maju, dan semakin memberi manfaat bagi masyarakat.

Disamping itu, pemikiran dari anggota BPD bisa lebih diakomodir Pemerintah Desa dalam APBDes demi kemajuan pembangunan berbagai bidang di Desa.

“Sampai saat ini masih ada Pemerintah Desa yang mengabaikan inisiatif dari BPD dalam penyusunan APBDes dan pembangunan. Untuk itu kami mengharapkan Pemerintah Desa bisa mengakomodir inisiatif dari BPD demi kemajuan Desa,” kata Mashudi saat dengar pendapat Komisi 1 DPRD dengan ABPEDNAS DPC Kabupaten Nganjuk.

Sementara terkait usulan peningkatan insentif bagi anggota BPD, dikatakan Mashudi, hal itu dinilai wajar terkait dengan kinerja dari anggota BPD. Hanya saja, untuk besaran dari nilai insentif yang diambilkan dari APBDes bisa dilakukan melalui pembicaraan bersama antara Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tokoh masyarakat serta lembaga Desa.

Sebenarnya, menurut Mashudi, terkait insentif bagi BPD tidaklah sulit pengalokasianya. Namun untuk besaranya bisa disesuaikan berdasar kemampuan APBDes masing-masing Desa. Artinya, pemberian insentif terhadap anggota BPD tidak berlebihan yang justru bisa membebani APBDes itu sendiri.

“Makanya, dalam pembahasan dan penyusunan APBDes itu silahkan dicantumkan secara jelan nilai insentif untuk BPD. Bila sekrang ini nilai insentif BPD sekitar Rp 300 ribu perbulan nantinya bisa ditambah sesuai persetujuan dalam pembicaraan (rembuk) desa,” tandas Mashudi.

Sedangkan Ketua ABPEDNAS DPC Kabupaten Nganjuk, Jarot Cahyadi mengatakan, anggota BPD sekarang ini berupaya mendorong Pemerintah Desa lebih transparan untuk kemajuan dalam pembangunan yang memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat Desa.

“Untuk itulah, anggota BPD disetiap Desa saat ini berupaya mendorong transparansi lebih terbuka demi kemajuan Desa,” kata Jarot Cahyadi.

Dan untuk kenaikan insentif anggota BPD, menurut Jarot Cahyadi, dirasa sudah saatnya diberikan mengingat beban tugas dari anggota BPD sekarang ini juga semakin berat. Mulai dari keterlibatan dalam penyusunan APBDes dan mengawasi pelaksanaan serta lainya.

“Kami menilai wajar saja saat ini bila insentif anggota BPD dinaikkan nilainya sehingga BPD lebih termotivasi dalam bekerja membantu Pemerintah Desa,” tutur Jarot Cahyadi. [ris.adv]

Tags: