RENI ASTUTI, S.Si. – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya
Surabaya, Bhirawa
Komisi D DPRD Kota Surabaya mengupayakan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) untuk sekolah swasta, bisa segera dicairkan. Pasalnya, hingga sekarang pencairan bopda untuk semua sekolah swasta di Kota Pahlawan, masih tertunda.
Upaya yang dilakukan DPRD Surabaya, yakni bersama dinas pendidikan (dispendik) berkonsultasi ke kementerian dalam negeri (kemendagri) di Jakarta, Rabu (13/4/2016) kemarin. Konsultasi dilakukan untuk mempermudah pencairan perubahan anggaran bopda bagi sekolah swasta.
“Kami ingin diskusi terkait perubahan anggaran dari tidak langsung menjadi langsung. Karena perubahan itu membuat salah satu anggaran hibah bopda swasta belum cair sampai sekarang,” kata Reni.
Dia menjelaskan dengan terbitnya Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dari belanja tidak langsung ke belanja langsung, membuat pencairan bopda sekolah tertunda hingga semester pertama.
Jumlah sekolah swasta tingkat SD sampai SMA/SMK penerima bopda mencapai 1.040 sekolah. Sedang sekolah negeri hanya 464 sekolah.
“Selama ini memang anggaran bopda swasta dimasukkan ke hibah tidak langsung,” jelas Reni.
Menurut dia, anggaran yang dicairkan untuk bopda cukup besar, yakni sekitar Rp 300 miliar. Karena itu, Dispendik dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) Surabaya harus ekstra hati-hati dalam melakukan perubahan.
Oleh karena itu, tambah Reni, agar tidak tejadi kesalahan dalam membuat perubahan anggaran, maka beberapa instansi di Surabaya harus melakukan konsultasi langsung kepada Kemendagri.
Dalam pencairan untuk semester ini, lanjut dia, sebenarnya ada opsi untuk mendahului perubahan anggaran keuangan (MPAK).
Namun, hal tersebut belum disepakati DPRD Surabaya, maupun dispendik. Selain anggarannya cukup besar, perubahan itu berpengaruh pada pencairan bopda pada semester selanjutnya.
Upaya mempermudah pencairan bopda, sebutnya, harus dilakukan dengan cepat. Apalagi, selama ini sekolah swasta menggunakan bopda untuk pembayaran guru dan perlengkapan administrasi sekolah.
“Penggunaannya penting dan sangat dibutuhkan sekolah,” terangnya.
Karena pencairannya molor, imbuh dia, banyak sekolah yang mengeluh dan sementara harus mengutang untuk menutupi kebutuhan selama ini. “Kalau tidak cair, ya cukup berat beban yang harus ditanggung sekolah,” tutur Reni. [[gat]
