Massa tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jatim saat unjuk rasa di Bundaran Waru, Rabu (11/3). [trie diana]
Dianggap Ganggu Fasilitas Umum
DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim menyayangkan aksi unjuk rasa massa buruh yang menolak RUU Cipta Lapangan Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law di kawasan Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu (11/3). Aksi tersebut dinilai justru mengganggu fasilitas umum.
“Mereka (buruh) berkumpul di bawah jalan layang Waru. Ini kan mengganggu akses masyarakat yang akan atau dari Surabaya,” kata Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Rabu (11/3) kemarin.
Sebagai Wakil rakyat, DPRD sebenarnya siap untuk menerima aspirasi pengunjuk rasa. Bahkan, pihaknya juga terbuka untuk melanjutkan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. “Kami justru bersyukur kalau mereka mau datang ke Grahadi atau ke DPRD Jatim. Kami pasti akan meneruskan harapan mereka. Jadi, jangan lah seperti ini. Kami ini wakilnya. Kenapa tidak minta kepada kami?,” kata Kusnadi menambahkan.
Dengan mengganggu fasilitas umum, Kusnadi justru mengawatirkan hal ini akan menghilangkan simpati masyarakat. “Sekarang niatnya apa? Dengan mengganggu kepentingan umum, apakah aspirasi mereka akan terpenuhi? Siapa yang akan mewujudkan?,” katanya.
“Kemudian mereka menutup jalan, apakah malah nggak merugikan masyarakat luas? Masyarakat yang dirugikan ini apa nggak mangkel (jengkel)?. Kemudian karena mangkel, (masyarakat kontra omnibus law) apakah malah nggak berubah? Kemudian mencabut dukungan karena merasa dirugikan?,” tandasnya.
Padahal, Kusnadi bersama sejumlah jajaran Anggota dewan lainnya telah berada di dewan. Sejumlah personil kepolisian juga terlihat berjaga di lokasi gedung yang berada di Jalan Indrapura ini. “Padahal, kami siap untuk menerima. Kami stand by juga di (gedung) dewan,” katanya.
Kusnadi lantas menjelaskan substansi penolakan RUU Omnibus Law tersebut. Menurutnya, penjelasan RUU tersebut harus diketahui secara utuh dengan tak terbelah antar satu bagian dengan lainnya. “Saya pribadi, saya belum membaca draf resminya. Oleh karena itu, kami belum bisa banyak berkomentar. Nah, apakah teman yang menggelar unjuk rasa sudah membaca?. “Kalau memang kurang pas, kita memang punya hak untuk mempertahankan pendapat kita. Namun, sebelum paham atau mendapat rancangan yang belum jelas, jangan langsung menolak,” katanya.
Sebagai kelembagaan, DPRD Jatim memang tak memiliki kewenangan untuk menolak secara langsung RUU tersebut. Sebab, pembahasan RUU dilakukan pemerintah pusat bersama DPR RI. “Selain itu, DPRD juga bagian dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah menolak peraturan pemerintah pusat, namanya maker. Namun, kami bisa meneruskan aspirasi dari buruh kepada pemerintah pusat. Ada mekanismenya, namun prinsipnya bukan kami yang memutuskan, melainkan DPR RI bersama pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, kemarin siang, massa buruh yang demonstrasi menolak OMNIBUS LAW cipta lapangan kerja, memblokade jalan raya dan membakar kayu di perempatan jalan Gedangan Sidoarjo, Jatim. Aksi buruh yang berasal dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Sidoarjo ini membuat kemacetan dari segala penjuru jalan raya, baik itu yang berasal dari Surabaya atau juga dari Sidoarjo.
“Itu perselingkuhan pemerintah dengan para kapitalis dan poin-poinnya sangat merugikan buruh,” teriak salah satu buruh perempuan ketika berorasi.
Aksi blokade jalan ini dilakukan buruh yang berunjukrasa menolak OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja. Konvoi ratusan buruh yang hendak menuju Kota Surabaya tersebut tiba-tiba berhenti di tengah jalan sambil membakar kayu.
Aksi buruh ini mengakibatkan kemacetan panjang, terutama jalur dari Sidoarjo menuju Surabaya. Demikian pula jalur dari Surabaya atau jalur alternatif dari Bandara Juanda menuju Kota Sidoarjo juga menjadi tersendat. Tidak sedikit kendaraan roda empat yang terpaksa putar balik melewati pagar pembatas jalan.
Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji menjamin demo menyuarakan penolakan OMNIBUS LAW berjalan aman dan kondusif. Ia menghimbau kepada para pendemo agar menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Personel gabungan dari Sidoarjo juga mengawal dari titik awal gerak masa hingga bundaran Waru. “Setelah itu, jika buruh dan mahasiswa bergerak ke Surabaya, akan disambut dan dikawal oleh jajaran Polrestabes Surabaya,” katanya. [geh]
