DPRD Setujui LPJ APBD Pemkot Madiun 2014

Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd (tengah) menandatangani berita acara setelah sidang paripurna DPRDR Kota Madiun dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi, disetujui ditetapkan menjadi Perda, Jumat (26/6). [sudarno/bhirawa]

Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd (tengah) menandatangani berita acara setelah sidang paripurna DPRDR Kota Madiun dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi, disetujui ditetapkan menjadi Perda, Jumat (26/6). [sudarno/bhirawa]

Kota Madiun, Bhirawa
Akhirnya DPRD Kota Madiun menerima dan menjetujui Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapat Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 ditetapkan menjadi Perda, setelah melalui penyampaian pendapat akhir kelima Fraksi DPRD Kota Madiun dengan memberikan beberapa catatan di gedung DPRD setempat Jumat (26/6).
Dalam sidang penyampaian pendapat akhir Faksi-Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd tersebut, terdapat lima Fraksi. Yakni, Fraksi Demokrat Bersatu (Partai Demokrat, Partai Golkar dan PAN) dengan juru bicara (jubir) Drs. Subiyantoro menyampaikan, agar dilalukan percepatan pembangunan infrastruktur tanggul atau talud kali Sono dan sungai yang melintas di Keluhanan Kanigoro untuk mencegah luapan banjir.
Fraksi Pembangunan Nasional Rakyat Sejahtera (FPRNS) (Partai Nasdem, Partai Hanura, PKS dan PPP) jubir Hasta Hadiwiguna, SH, menyampaikan kepada Dinas Dikbudpora  melakukan kontrol terhadap  sekolah-sekolah dalam mengajukan kegiatan sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Jangan sampai kasus SMA 1, SMK 1 dan SMK.
Diharapkan pula meningkatkan kualitas bangunan proyek, jangan sampai persoalan Embung, Plengsengan Lapangan Pilangbango dan Plengsengan di jalan Setyobudi terulang kembali. Karena itu, FPRNS berpendapat Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di Kota Madiun lebih dari cukup.
Fraksi Partai Gerindra  jubir Rina Haryati, ST.menyampaikan catatannya yakni dalam anggaran 2015 masih banyak program yang disampaikan melalui dewan pada saat reses, belum terakomodir . Hal ini menjadi catatan setiap SKPD. Memang ada program prioritas namun tidak ada salahnya kedepan untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat yang langsung lahir dari mulut mereka, sehingga Anggota Dewan tidak dikambinghitamkan.
Fraksi PDI Perjuangan jubir Andi Raya BMS, SH, menyampaikan LPJ APBD 2014 agar dijadikan koreksi dan evaluasi bagi eksekutif. Yaitu, untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi PKB jubir Widodo, menyampaikan masih diperlukan pembenahan kelembagaan dan pembinaan aparatur pada Pemerintah Kota Madiun. Khususnya Inspektorat Daerah bersama DPRD Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Madiun.
Ketua DPRD Kota  Madiun, Drs. Istono, M.Pd  menyatakan, meski kelima Fraksi di DPRD Kota Madiun dalam penyampaian pendapat akhir menyatakan menyetujui LPJ Wali Kota Madiun, tetapi masih ada beberapa Fraksi yang memberikan catatan. Meski demikian, kata Istono, saran dan catatan yang diberikan anggota dewan kepada Pemkot Madiun itu, dinilai baik untuk penyempurnaan kinerja Pemkot Madiun dalam memberikan pelayanan ke masyarakat Kota Madiun.
Menanggapi pemandangan umum penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun, Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH. MM  mengaku legawa atas hasil rapat paripurna DPRD Kota Madiun tersebut. Masalahnya, dalam pemandangan umum penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi atas LPJ Wali Kota Madiun Tahun Anggaran 2014 yang sebelumnya berjalan  intensif dan alot, akhirnya dapat disetujui menjadi Perda.
Karena itu, Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, mengaku tidak akan mempermasalahkan adanya sejumlah catatan dari anggota legislatif karena dianggap sebagai bentuk dalam dinamika politik.”Ya, meski  awalnya ada tekanan politik, tetapi pada akhirnya menyetujui. Jadi sudah biasa dalam politik dan kebijkan,”katanya menjelaskan.
Yang jelas lanjut, Bambang Irianto, antara eksekutif dan legislatif itu merupakan mitra kerja.  Hal itu, tentunya sama-sama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Kota Madiun yang sejahtera, aman dan kondosif. “Nah kondosif itulah yang harus kita pertahankan. Ya, biarlah yang lalu, mari kita buka lembaran baru. Mari kita bekerja keras untuk kemajuan dan kesejahteraan masayarakat Kota Madiun,” pungkas Bambang Irianto. [dar.adv]

Tags: