Rahmat Muhajirin.
Sejumlah kalangan memberikan saran kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo untuk tetap melakukan aktivitas sesuai protokol pencegahan pandemi Covid-19 menyusul diperolehnya hasil rapid test bila ada 2 anggota DPRD daerah tersebut diindikasikan positif virus corona.
Upaya untuk tetap melakukan aktivitas dan berkinerja selaku legislatif baik menjalankan berbagai fungsi kedewanan dinilai sangat urgen khususnya dalam memonitor dan mengevaluasi setiap kebijakan eksekutif khususnya dalam masa-masa pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang baru menuntaskan pekan pertama dari 14 hari masa berlakunya.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur I dari Partai Gerindra, Rahmat Muhajirin mengakui sangat prihatin dengan adanya hasil rapid test masal yang dilakukan gugus covid-19 Kabupaten Sidoarjo dimana ditemukan ada 2 anggota DPRD Sidoarjo yang hasilnya positif.
“Meski hasil rapid test itu belum tentu berujung pada konsekuensi status positif covid-19 dengan menunggu hasil Swab Test, seyogyanya kinerja dan aktifitas kedewanan DPRD Sidoarjo dapat tetap berlangsung meski itu dilakukan dengan protokol covid-19 yaitu WFH [work from home] atau beraktivitas dari rumah,” kata Rahmat, Senin (4/5).
Anggota Komisi III DPR RI asal Sidoarjo itu menyatakan meski gedung kantor DPRD Sidoarjo diharuskan untuk dilakukan proses penanganan dengan penyemprotan disinfectan agar virus corona itu bisa dibasmi, namun bukan berarti aktivitas kerja para legislator Sidoarjo menjadi terhenti.
“Gedung DPRD Sidoarjo boleh untuk sementara disterilisasi beberapa hari, namun bukan berarti semua fungsi kedewanan yang melekat pada diri anggota terhenti. Proses aktivitas tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti zoom meeting atau fasilitas daring lainnya sesuai tata tertib kedewanan yang ada,” ujarnya.
Langkah itu, lanjut Rahmat, menjadi urgen untuk bisa tetap dijaga karena kondisi wilayah Sidoarjo termasuk wilayah yang perlu penanganan khusus terkait pandemi Covid-19.
“Pokoknya DPRD Sidoarjo jangan berhenti beraktivitas, saat kondisi genting yang butuh penanganan bersama antara eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya guna memastikan secara maksimal wilayah Sidoarja bisa menurunkan tingkat penyebaran virus covid-19 itu. Rakyat jangan dibiarkan sendirian,” tegasnya.
Rahmat berpesan agar pimpinan dewan di Sidoarjo dapat menghindari langkah-langkah atau kebijakan yang keliru dan berdampak merugikan rakyat banyak.
Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hadi Ismanto menyatakan pandangan yang relatif sama.
“DPRD Sidoarjo harus tetap berkinerja karena fungsi kontrol dan pengawasan saat pemberlakukan PSBB ini menjadi penting, apalagi pada saat bersamaan pemerintah atau eksekutif [pemerintah daerah] Sidoarjo juga sedang mengucurkan sejumlah program bantuan sosial termasuk yang dari pemerintah pusat dan provinsi,” kata Hadi kepada pers pada kesempatan berbeda.
Skema bantuan sosial, kata Hadi, baik yang bertumpu pada program keluarga harapan, bantuan pemerintah non tunai, program kartu pra kerja atau bantuan langsung tunai dari Dana Desa serta bantuan sosial dari pemkab atau pemprov Jatim mesti diawasi dan dipandu agar bisa tepat sasaran.
“Harapan besarnya dengan tepat sasaran serta tidak terjadi dublikasi maka dampak perekonomian akibat wabah pandemi covid-19 warga Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan bisa diringankan. Dan fungsi kontrol itu yang efektif tetap melekat pada anggota DPRD Sidoarjo,” ungkapnya. (why)
