Gedung DPRD Kab Sidoarjo yang bakal beralih menjadi Gedung Islamic Center. [hadi suyitno/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Keinginan Pemkab Sidoarjo menjadikan Gedung DPRD beralih menjadi Gedung Islamic Center, tidak mendapat respon anggota dewan. Padahal dijanjikan dipindah di gedung baru yang jauh lebih representatif.
Anggota DPRD, Ali Sucipto, menegaskan, pihaknya tak tergiur dengan tawaran Pemkab untuk memindahkan gedung DPRD di lokasi baru. Relokasi tidak mendesak, sebagai anggota dewan, dirinya merasa puas dengan gedung yang ditempati sekarang. Gedung DPRD ini sangat layak, seluruh toiletnya juga baru direnovasi tahun ini (2018). Pelataran parkirnya, juga cukup luas. Ia mengaku nyaman dengan fasilitas yang tersedia di gedung ini.
Justru yang mendesak, menurut Ali, Pemkab mempercepat penyelesaian proyek Frontage Road (FR) Waru-Buduran yang sampai sekarang masih menjadi angan-angan. RSUD Barat (di Krian, red) masih polemik tentang sumber pembeayaannya antara Pemkab dengan DPRD.
”Pemkab tidak perlu bingung memikirkan relokasi Gedung DPRD, cepat selesaikan frontage dan RSUD Barat, itu pasti rakyat akan berterimakasih,” tandasnya.
Pemkab Sidoarjo tengah berjuang keras supaya DPRD menyetujui pembangunan gedung terpadu 17 lantai dan RSUD Barat dengan konsep KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Di atas gedung terpadu nanti, disediakan ruangan untuk anggota DPRD. Namun iming-iming agar dewan menyetujui anggaran gedung terpadu, ini ditolak empat fraksi yakni PDIP, PAN, PKS/Nasdem, Golkar/PBB/PPP. Fraksi Gerindra arahnya juga bergabung dengan empat fraksi tadi.
Ali menyatakan, tidak menyetujui Pemkab karena banyak bangunan kantor OPD yang baaru dibangun tetapi pemanfaatannya tidak maksimal. Misalnya Kantor Dinas Pengairan yang dibangun tiga tahun lalu, sekarang sudah tidak terpakai setelah Dinas Pengairan dilebur dengan Dinas PUPR di lokasi kantor lain. ”Contoh ini yang membuat saya sulit menerima konsep Pemkab untuk membangun gedung terpadu,” ujarnya.
Frontage dan RSUD barat memang digenjot dewan untuk segera dibangun. Sudah sekitar 10 tahun FR digagas, tetapi sampai kini belum ada wujudnya. Hal sama untuk RSUD Barat, dewan sudah mendukung anggarannya untuk pembebasan dan fisiknya. Ironisny Pemkab memilih jalan lain dengan melibatkan pembeayaan swasta untuk membangun RS itu. [hds]
