Salah satu sudut Siola Surabaya.
Surabaya, Bhirawa
Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya setempat tidak memperpanjang sewa gedung Siola dan Tunjungan Centre dengan alasan harga sewa yang diberlakukan terhadap gedung bersejarah tersebut nilainya sangat rendah.
“Masak sewanya nilai hanya Rp1,4 miliar per tahun. Sewa itu terlalu kecil sehingga tidak berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata anggota Komisi B DPRD Surabaya Agustin Poliana saat rapat dengar pendapat di Surabaya, Rabu (9/7).
Padahal, lanjut Agustin, pihak investor selaku penyewa bisa meraih keuntungan yang cukup besar, karena gedung itu dipakai untuk usaha kuliner dan ruang pamer mobil bekas.
Menurut dia, dengan pendapatan yang sangat kecil itu, Pemkot Surabaya dirugikan, karena sewa gedung berlantai tiga di kawasan tersebut seharusnya lebih mahal. “Kami meminta agar gedung tersebut dikelola sendiri oleh pemkot. Kami yakin bisa lebih bermanfaat dan bisa menyumbang PAD lebih banyak lagi dibandingkan sekarang,” katanya.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Rusli Yusuf meminta Gedung Siola nantinya bisa dipakai untuk tempat kuliner Surabaya dengan melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Sejak dulu kawasan Tunjungan dikenal sebagai ikon Surabaya. Makanya kawasan tersebut harus dilakukan pembenahan, di antaranya menjadikan Gedung Siola sebagai tempat kuliner Surabaya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya Jumadji mengaku senang dengan rencana untuk tidak memperpanjang lagi sewa gedung Siola dengan pihak swasta.
Bahkan dengan adanya sewa-menyewa itu, Jumadji sempat mengalami trauma karena pernah diperiksa kejaksaan akibat terlalu murah menetapkan biaya sewa. “Saya sudah sempat berbicara dengan Bappeko. Intinya ada kesepahaman agar Gedung Siola itu nantinya dikelola sendiri. Soal nantinya dipakai pusat kuliner makanan Surabaya juga bagus,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan menganggarkan biaya listrik pascakontrak gedung Siola habis. “Untuk tahap awal adalah menganggarkan biaya listrik. Takutnya nanti kalau terlambat membayar akan diputus PLN dan kalau menyambung lagi bayarnya lebih mahal,” katanya. [gat]
