DPRD Surabaya Desak Pemkot Tertibkan Puluhan RHU

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Surabaya, Bhirawa
DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah kota setempat segera menertibkan puluhan tempat rekreasi hiburan umum (RHU) yang tidak memiliki kelengkapan perizinan.
Dari data yang diterima tercatat sebanyak 30 lapangan futsal di Surabaya, dari jumlah itu hanya dua yang berizin, sedangkan tempat usaha berupa salon tercatat 71 tempat, namun yang berizin hanya 68 tempat usaha, kata Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji, Senin (5/1).
“Satpol PP itu kan aparat penegak perda (peraturan daerah). Maka saya minta, kalau melakukan penegakan perda seperti penutupan tempat usaha yang tidak berizin, harus menyeluruh. Jangan tempat-tempat tertentu saja. Nanti bisa muncul dugaan tempat itu dilindungi oknum tertentu,” kata Armuji saat mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya.
Hingga saat ini, lanjut dia, tempat-tempat usaha itu masih tetap beroperasi seperti biasa tanpa ada tindakan tegas dari Pemkot. Tindakan itu berupa penyegelan atau penutupan usaha.
Tidak hanya lapangan futsal dan salon kecantikan, tempat usaha seperti restoran juga banyak yang tidak berizin. Ia juga mencontohkan tempat usaha yang ada disepanjang Jalan Kayoon, tempat di bantaran sungai dipastikan tidak berizin. Hal ini dikarenakan tempat itu berdiri di sisi sungai.
Sesuai aturan, lanjut dia, bangunan yang berdiri dekat dengan sungai itu dilarang. Tapi hingga sekarang, bangunan yang banyak dijadikan tempat usaha masih tetap berdiri. “Jika nanti Satpol PP hendak melakukan penertiban, saya minta komisi A juga dilibatkan. Kalau nanti ada yang sidak atau menertibkan sendiri-sendiri, khawatirnya ada dugaan macam-macam. Kemudian, biar masalah perizinan ini yang bergerak tidak hanya Satpol PP, tapi juga DPRD dalam hal ini Komisi A,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan untuk penertiban pihaknya akan membentuk tim terpadu. Tim ini terdiri dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait perizinan tempat usaha, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Keterlibatan sejumlah SKPD ini penting untuk mengetahui sejauh mana proses perizinan tempat usaha yang hendak ditertibkan. Seringkali Satpol PP tidak mengetahui perkembangan terbaru dari perizinan dari pemilik tempat usaha. “Jadi, ketika semua SKPD ini ikut kan enak. Ketika sidak ke sebuah tempat usaha, semua jenis perizinan akan diketahui dengan jelas,” katanya.
Terkait dengan bangunan yang ada disepanjang Jalan Kayoon, mantan camat Rungkut ini menjelaskan, perizinan bangunan itu merupakan kewenangan dari Perum Jasa Tirta. Di kawasan ini banyak bangunan yang dijadikan depot dan juga tempat hiburan.
Namun begitu, pihaknya akan tetap menindaklanjuti. Sedangkan untuk tempat usaha hiburan, saat ini pihaknya sudah menutup sebanyak 14 tempat hiburan yang tidak berizin. Jumlah itu termasuk tujuh tempat hiburan yang sebelumnya disoroti anggota dewan.
“Tapi, lagi-lagi saya akui keterbatasan kami dalam penertiban. Ini karena personil kami terbatas. Asal diketahui saja, personil kami hanya 450 orang. Itu harus memantau semua tempat usaha di seluruh Surabaya,” katanya. [gat,dre,ant]

Tags: