Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Komisi B DPRD Kota Surabaya menengarai adanya prostitusi terselubung sebagai dampak pascapenutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni lalu.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Rusli Yusuf, mengatakan Pemkot Surabaya berhasil menutup lokalisasi Dolly dan Jarak, namun pemkot tidak menyiapkan langkah konkret pengentasan pekerja seks komersial (PSK) pascapenutupan. “Buktinya, beberapa PSK Dolly dan Jarak ditengarai tetap beroperasi dengan modus terselubung,” katanya.
Rusli Yusuf mengaku sudah menduga penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak akan berimbas pada terjadinya praktik prostitusi terselubung. Pasalnya, selama ini langkah penutupan lokalisasi peninggalan noni Belanda Dolly Van Der Mart tidak dilakukan secara komprehensif.
Menurutnya, Pemkot kurang memperhatikan kota/kabupaten yang kerap mamasok PSK. Persoalan Dolly dan Jarak bukan hanya masalah Surabaya, tetapi menyangkut Jawa Timur dan wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia dimana PSK berasal.
“Yang memasok PSK itu bukan hanya Jawa Timur, ada juga dari Indramayu, Jawa Tengah dan Jawa Barat, ini sebenarnya bukan persoalan lokal, inilah yang harus diperhatikan,” ujarnya.
Politisi asal Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini menambahkan, masalah lokalisasi sebagai problem sosial-ekonomi. Pengentasan prostitusi tidak bisa dilakukan sepotong-potong. Mestinya, sebelum melaksanakan kebijakan penutupan, pemerintah harus menemukan dan memberdayakan daerah pemasok PSK. “Sumber pemasok PSK itu harus ditumbuhkan sentra-sentra produktif berbasis potensi daerah, sehingga tidak datang ke kota untuk melacurkan diri,” terangnya.
Rusli menegaskan, meskipun Dolly dan Jarak terlanjur ditutup, Pemkot Surabaya belum terlambat untuk melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada PSK. “Memang membutuhkan waktu. Pemberdayaan PSK tidak hanya cukup dengan memberikan pelatihan seperti yang sudah dilakukan sebelum penutupan. Tetapi juga membantu modal usaha sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan,” katanya.
Tidak hanya cukup itu, lanjutnya, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberdayakan warga terdampak. Salah satu caranya adalah mendirikan sentra bisnis di sekitar Dolly dan Jarak. Sehingga orang yang dulunya menggantungkan hidup terhadap keberadaan lokalisasi tetap bisa bertahan hidup.
Dia meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya aktif melakukan razia di sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak. Tujuannya untuk mencegah praktik prostitusi terselubung. Selain itu, tokoh agama juga perlu terlibat untuk menyadarkan para PSK supaya bisa bangkit dari kehidupan kelam. [gat,ant]
