DPRD Surabaya Minta BPR Optimalkan Penyaluran Kredit

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Surabaya, Bhirawa
Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta PT BPR Surya Artha Utama (SAU) mengoptimalkan penyaluran kredit untuk sektor produktif para pelaku usaha kecil (UMKM).
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur, di Surabaya, mengatakan saat ini penyaluran kredit masih didominasi sektor konsumtif dengan besaran 60 persen. “Jumlah itu berasal dari nasabah pegawai negeri sipil (PNS) dan sisanya masyarakat umum,” katanya, Minggu (17/1).
Mazlan Mansur mengatakan di Surabaya banyak sekali usaha kecil yang butuh modal usaha. Saat ini BPR SAU punya peluang untuk menggandeng lebih banyak nasabah pengusaha kecil.
Sebab, lanjut dia, dinas koperasi sudah tidak lagi diperbolehkan menyalurkan dana bergulir dari pemerintah pusat. Penyaluran dana bergulir diserahkan pada bank. “Kami ingin BPR SAU ini ada gaungnya di masyarakat. Peran penyaluran kredit usaha kecil di bank ini masih sangat kecil. Prosentase idealnya, 50 persen kredit konsumtif dan 50 persen kredit produktif,” katanya.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Khalid membantah bahwa, kucuran kredit untuk kegiatan produktif di BPR SAU kalah dibanding sektor produktif.
Dari data keuangan BPR SAU yang dia dapat menunjukkan, kucuran kredit hampir 60 persen dari sektor produkif, seperti dari pedagang-pedagang di pasar tradisional. Per triwulan III 2015, lanjut dia, kucuran kredit sudah mencapai Rp40 miliar. Ia memgaku optimistis akhir tahun 2015 bisa menyentuh angka Rp43 miliar seperti realisasi kredit tahun 2014. “Untuk capaian kredit selama 2015 saya masih belum ada datanya,” katanya.
Khalid menambahkan jumlah nasabah di BPR SAU sekitar 1.500 orang dengan komposisi 70 persen dari PNS. Sisanya dari para pelaku usaha kecil. Pihaknya menampik anggapan bahwa, penyaluran kredit ke PNS itu untuk kegiatan konsumtif.
Meski sebagian besar nasabah dari PNS, namun rata-rata mereka mengajukan kredit untuk modal usaha. Nilai kredit yang diajukan mulai dari Rp5 juta hingga Rp1 miliar. “Kami ingin menjadi bank yang mampu mengayomi warga Surabaya. Untuk menjangkau lebih banyak warga, dalam waktu dekat kami akan membuka kantor kas di wilayah Benowo,” katanya. [gat,ant]

Tags: