DPRD Surabaya Nilai Rapat Teleconference dengan Pemkot Belum Maksimal

Surabaya, Bhirawa
Rapat soal penanganan Covid-19 yang dilakukan anggota DPRD Kota Surabaya dengan Wali Kota Surabaya, melalui teleconference dinilai belum maksimal oleh dewan.
“Sepertinya harus dilakukan rapat kembali walau via teleconference, agar uneg-uneg atau keluhan anggota dewan bisa tersampaikan langsung ke Wali Kota Risma.” ujar Ketua Komisi B, Hj. Luthfiyah S.Psi kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya.
Ia menjelaskan, rapat paripurna kali ini memang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinan bertemu secara fisik, jadi solusinya via teleconference.
“Tapi sekali lagi, rapatnya terlalu pendek waktunya jadi ga clear.” tegasnya.
Politisi senior Partai Gerindra Kota Surabaya tersebut kembali mengatakan, banyak laporan dan keluhan dari masyarakat yang belum tersampaikan ke Wali Kota Risma, karena keterbatasan waktu.
Hanya saja, ujar Luthfiyah, Ketua Dewan menyarankan, segala pertanyaan anggota dewan bisa disampaikan ke ketua, yang nantinya akan diteruskan ke Wali Kota Risma.
Sebagai Ketua Komisi B, kata Luthfiyah, sebenarnya ingin menyampaikan ke Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini misalnya soal pasar ada beberapa pasar yang ditutup. Terus, bagaiaman edukasi social distancing bagi pedagang pasar, ini yang akan kami sampaikan ke Risma.
“Nah penerapan social distancing di pasar tradisional apakah bisa?,” tanya Luthfiyah.
Dirinya kembali menambahkan, harusnya Pemkot Surabaya mengedukasi pedagang pasar cari metode lain, dimana pembeli tidak harus bertemu langsung dengan penjual, dalam hal ini pedagang. “Kan bisa dengan online.” terangnya.
Selain itu, operasional pasar bisa dibagi-bagi waktunya antar pedagang. Misalnya, di pasar tersebut ada 60 pedagang, hari Senin-Selasa 20 pedagang yang berhak berdagang, terus Rabu-Kamis 20 pedagang yang buka, dan Jumat-Minggi 20 pedagang yang operasional, jadi tidak menumpuk setiap harinya.
“Sehingga tidak terjadi konsentrasi pengunjung atau pembeli di pasar, ini salah satu bentuk edukasi social distancing. Ini yang kami usulkan ke Pemkot Surabaya.” ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya, Mahfudz menilai langkah recovery atas berbagai kebijakan yang sebagian besar tidak sesuai dengan pemerintah pusat harus dilakukan. Langkah ini, kata dia, diperlukan agar masyarakat tidak bertambah resah.
“Intinya komunikasi dengan berbagai pihak termasuk legislatif, wong kita ndak pernah diajak ngomong soal penanganan corona. Baru saat video conference, itu pun sekedar pemaparan Wali Kota Surabaya soal langkah-langkahnya, kita ndak diajak rembukan,” katanya, Selasa (7/4). [dre]