DPRD Surabaya Teleconference dengan Wali Kota Risma Bahas Covid-19

Para pimpinan DPRD kota Surabaya ketika melakukan teleconference dengan Wali Kota Risma membahas Covid-19.

Surabaya, Bhirawa
DPRD Kota Surabaya menggelar rapat teleconference dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait penanganan wabah Corona (Covid-19). Rapat juga diikuti oleh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Surabaya.
Rapat dimulai pukul 10.15 WIB, Senin (6/4/2020). Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan 3 wakil ketua DPRD berada di Ruang Rapat Parupurna. Sedang anggota DPRD di ruang kerja pribadi di Gedung DPRD yang baru.
“Sedang Bu Risma, Sekretaris Daerah, para Asisten dan pimpinan Pemkot lainnya, di halaman Balai Kota Surabaya. Rapat berlangsung lancar, mulai awal sampai akhir,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya, usai rapat.
Dijelaskan Adi, Wali Kota Tri Rismaharini memaparkan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2020, Pemerintah Kota Surabaya melakukan restrukturisasi anggaran dari APBD murni tahun 2020.
“Besarnya sementara ini Rp196 miliar. Sebesar Rp 160 miliar untuk pemberian sembako, kebutuhan makanan, bagi keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) selama 2 bulan. Angka ini bisa begerak dinamis, karena pemerintah pusat juga memberikan kebijakan jaring pengaman sosial,” kata Adi.
Selain soal anggaran, DPRD juga menyimak paparan Wali Kota Risma tentang kebijakan lain tentang pencegahan Covid-19. Antara lain penyemprotan disinfektan ke pemukiman penduduk, pembuatan bilik disinfektan di kantor-kantor publik, wastafel di tempat-tempat umum.
“Juga pemberian APD (alat pelindung diri) ke-14 rumah sakit di Surabaya, yang menjadi rujukan penanganan Covid-19. Tidak hanya Rumah Sakit Dr. Soewandhi dan Rumah Sakit Bakti Dharma Husada yang dikelola Pemkot Surabaya,” kata Adi.
Dalam rapat teleconference, DPRD Kota Surabaya memberi masukan dan pandangan kepada Wali Kota Tri Rismaharini dan jajaran Pemkot Surabaya.
“Saya dan beberapa anggota Dewan, juga menyampaikan kepada Bu Wali tentang keberatan masyarakat Babat Jerawat, khususnya Pondok Benowo Indah. Yang menolak Rumah Susun yang belum ditempati, bakal dijadikan tempat isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP),” kata Adi.
Ia menegaskan, suasana rapat tadi menujukkan kepada publik, bahwa DPRD, Wali Kota Risma dan Pemkot Surabaya, saling bersinergi, saling mendukung.
“DPRD memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dikerjakan dan akan dilakukan Wali Kota Bu Risma dan semua jajaran Pemkot. Akibat wabah Covid-19. Ini membutuhkan penanganan yang kompak, agar situasinya cepat mereda, dan kehidupan kembali normal,” kata Adi.
Adi mengatakan, repat teleconference memperlihatkan DPRD Kota Surabaya tetap bekerja, dalam situasi sulit sekalipun. Setelah ini, Komisi-Komisi di DPRD bisa menggelar rapat dengan dinas-dinas atau badan di Pemkot Surabaya, terkait penanganan dan pencegahan Covid-19.
“Untuk mendalami materi-materi yang tadi dipaparkan Bu Risma, maka setelah ini komisi-komisi bisa menggelar rapat dengan Pemkot, sesuai dengan tupoksinya,” kata Adi.
Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya—Reni Astuti, Wali Kota Risma sudah menyampaikan terkait apa yang sudah dilakukan dan yang akan disiapkan oleh pemerintah kota.
“Hal pertama tadi terkait dengan anggaran 196 miliar,” ujar Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya. Senin (06/04/2020) ditemui usai rapat konsultasi.
Anggaran 196 miliar, menurut Fraksi PKS ini, sebenaranya kalau dihitung masih kecil, karena angkanya masih 0,2 persen atau 2 persen dari 10 triliun.
“Itu kalau saya hitung dengan jumlah penduduk kota surabaya kalau kita mau lihat proporsi itu cuma 65 ribu,” katanya. Anggaran 196 miliar ini, Reni menjelaskan, dibagi 3 juta perbandingannya sekitar 65 ribu, artinya kita berharap rencana anggaran itu tadi betul betul di zoom kembali, kalau memang ada yang belum tercover itu urgent apalagi sekarang 84 positif trennya masih naik dan ini benar-benar harus diprediksi.
“Saya kira, kita di DPRD kalaupun nanti ternyata anggarannya itu lebih dari yang disampaikan, pemerintah kota harus mengkaji lagi, atau mungkin ada penambahan dan lain sebagainya karena ini masih 2 persen,” pungkasnya.n [dre]

Tags: