Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Rencana pemerintah untuk menekan gula impor rafinasi dengan mendirikan 10 pabrik gula di Indonesia mendapat tentangan dari Komisi B DPRD Jatim. Para wakil rakyat ini menuding ada upaya pemerintah untuk menghamburkan-hamburkan uang negara dan tidak bermanfaat bagi petani tebu.
Anggota komisi B DPRD Jatim, H. Rofik secara terang-terangan menolak untuk pendirian pabrik gula baru tersebut. Alasannya hal itu justru tidak membantu para petani tebu yang kini kondisinya sangat memprihatinkan akibat gempuran gula impor rafinasi. Sebaliknya, pemerintah menekan gula impor rafinasi yang sekarang ini sudah merembes ke masyarakat yang otomatis mempengaruhi gula lokal.
“Buat apa membuka 10 pabrik gula baru kalau gula lokal tidak bisa bersaing dengan gula impor atau gula rafinasi. Daripada mengambur-hambukan anggaran yang tidak jelas lebih baik diselesaikan dulu permasalahan yang ada di nasional berupa tidak terserapnya gula lokal,”ungkap pria yang juga petani tebu ini, Selasa(9/12).
Sebaliknya, pemerintah memperluas kapasitas dari pabrik gula yang ada” Revitalisasi total seluruh pabrik gula di Indonesia termasuk Jatim. Tambah kapasitas dan kemampuannya sehingga pabrik gula yang ada bisa menciptakan gula rafinasi sendiri,”lanjut pria asal Lumajang ini.
Rofik memberi contoh pabrik gula Gempolkerep dan semboro mampu untuk memproduksi gula rafinasi sendiri dengan kapasitas besar.”Ini harus ditiru dan pemerintah tak perlu untuk membuat yang baru. Dan yang pasti pemerintah sebelum mendatangkan gula rafinasi seharusnya di data dulu berapa jumlah pabrik mamin termasuk untuk kebutuhannya. Dengan begitu gula rafinasi yang ada tidak merembes untuk konsumsi masyarakat,”terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Jatim, M Fawaid. Menurutnya pemerintah pusat agar melakukan pengawasan dan memperketat peredaran gula rafinasi atau gula impor yang saat ini mulai beredar ditengah masyarakat. Bahkan gula rafinasi tersebut saat ini mengancam peredaran gula lokal sehingga sebanyak 900 ribu ton gula lokal di Jatim menumpuk di gudang.
“Mulai hari ini Pemerintah harus segera melakukan pengawasan dan memperketat peredaran gula rafinasi, sehingga peredaran gula lokal bisa kembali terjual dan tidak lagi mengalami penumpukan di gudang,”ujar Fawaid.
Dikatakannya politisi asal Fraksi Gerindra ini, akan terus mengawal masalah tebu di Jatim karena nasib petani tebu semakin hari semakin terpuruk. “Kami kawal terus ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak,”katanya Fawaid yang juga Anggota Komisi B.
Menurutnya, selama ini petani tebu di Jatim sedang terpuruk sehingga perlu perhatian khusus oleh pemerintah. “Kami sudah datang ke pusat dan mendesak agar stop gula import. Kemudian kami juga minta agar pemerintah menghentikan juga pemberian ijin untuk eksportir gula import agar gula milik petani bisa beredar di pasaran,”paparnya
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Jatim Mohammad Samsul Arifien mengatakan untuk di Jatim, pemerintah hanya mendirikan dua pabrik gula baru yaitu di Lamongan yang didirikan oleh swasta murni yaitu PT Tebu Mas dan di Glenmore Banyuwangi. “Glenmore itu kerjasama antara PTPN II, PTPN X dan PTPN XI. Rencananya akan mulai beroperasi awal tahun 2015,”jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, saat kunker(kunjungan kerja) di Pabrik Gula GempolKerep,(6/12) lalu, Wapres Jusuf Kalla melontarkan pernyataan bahwa pemerintah akan mendirikan 10 pabrik gula baru di Indonesia. Pendirian tersebut dilakukan untuk mengurangi impor gula. JK saat di GempolKerep mengungkapkan pemerintah akan membangun 10 pabrik baru, terutama untuk mengganti pabrik-pabrik gula yang sudah tua.
Selain itu program revitalisasi pabrik gula, yang pernah dijalankan pada beberapa tahun lalu oleh beberapa pabrik gula tetap berjalan seperti biasa, termasuk PG Gempolkrep”Pabrik gula yang punya rendemen gula sampai 8 persen dan revitalisasinya sudah dijalankan, terus dilanjutkan saja. Namun yang rendemennya di bawah 6-7 persen, sebaiknya membangun pabrik gula yang baru,” pungkas pria kelahiran Makassar ini. [cty]
