Trenggalek,Bhirawa
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek Gelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka laporan hasil rasionalisasi Anggaran tahun 2020, mengingat dalam perjalanan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R -APBD) yang sempat tertunda karena TAPD belum melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Usai rapat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Doding Rahmadi mengungkapkan bahwasannya memang kemarin sempat tertunda karena antara TAPD dengan OPD belum ada koordinasi, karena adanya proses pengangaran untuk penanganan covid-19.
“Dalam perjalanan R-APBD kita, yang mana kemarin masih tertunda karena TAPD belum koordinasi dengan OPD, sehingga harus kita lakukan sinkronisasi,” ungkap Doding usai rapat di Graha Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Kamis (8/10).
Dijelaskan Doding terkait laporan Saat ini TAPD sudah melaporkan hasil dari sinkronisasi dengan OPD, selanjutnya tinggal dilakukan pembahasan di tingkat komisi.
“Jadi semua disinkronkan terkait proses penanganan Covid-19 di tahun ini, mulai dari penindakan, maupun pencegahan, karena di tahun 2020 ini diketahui masih memakai dana tidak terduga, dan selanjutnya sudah masuk pada program setiap OPD,” tuturnya.
Dalam berbagai kegiatan tentunya harus dijelaskan Politisi PDI Perjuangan bahwasanya dalam program selanjutnya harus dipahami oleh setiap OPD.
“Ini harus disinkronkan agar semua OPD paham bagaimana mereka membuat program untuk penanganan covid dan pencegahan covid di tahun 2021,” ungkap Doding.
Dengan begitu, karena program kegiatan di tahun 2021 adalah recovery (Pemulihan) maka dalam perencanaan di tahun 2020 yang belum terlaksana harus diprioritaskan.
“Jadi yang mendasar tentang penanganan covid -19. Namun karena di tahun 2021 programnya adalah recovery, jadi di penganggaran tahun 2020 kemarin yang belum dikerjakan harus diutamakan,”ucap dia.
Seperti misal pembangunan insfrastruktur jalan, karena terkendala covid-19, yang kemarin sempat tidak bisa dikerjakan di tahun 2020, sehingga kalau dibiarkan terlalu lama akan semakin parah, jadi harus fokus pada penuntasan program di tahun 2020.
“Dari rincian recovery di tahun 2020 itu ada sekitar 60 persen sedangkan untuk perencanaan di tahun 2021 itu sekitar 40 persen. Sehingga kita lebih mengutamakan pada program recovery pasca covid ini,”tutup Doding. (wek).
