DPRD Trenggalek Tugaskan DPMD Inventarisir Penyerobotan Tanah Desa Watulimo

Trenggalek, Bhirawa
Forum Peduli Desa FPD Watulimo datangi Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek lantaran terdapat satu bidang tanah seluas 640 meter persegi yang diduga diserobot oleh masyarakat.

Kedatangan mereka di terima oleh komisi I DPRD setempat beserta anggota di Aula Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Senin (18/1).

Sunaryo ketua Forum Peduli Desa (FPD) Desa Watulimo mengatakan bahwa kedatangannya menemui wakil rakyat Trenggalek guna mengadukan keberadaan satu bidang tanah khas Desa yang diduga telah diserobot oleh seseorang namun tidak diselesaikan.

“Kami mengadu ke Dewan karena ada sengketa tanah Desa Watulimo yang diduga diserobot oleh seseorang,”ungkap dia.

Karena menurutnya tanah khas Desa harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, serta kesejahteraan warga desa tersebut dan bukan sepatutnya untuk kepentingan pribadi.

“Seharusnya tanah tersebut untuk kesejahteraan warga desa watulimo seutuhnya, bahkan diduga dalam satu bidang tanah yang diserobot tersebut terindikasi sertifikat yang dimilikinya aspal, artinya asli sertifikat nya dan palsu dalam memperoleh sertifikat,” ujarnya.

Sehingga dengan dilakukan hearing kali ini pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dapat menyelesaikan sengketa tanah ini

“Harapan kita mendapatkan penyelesaian atas sengketa tanah ini, dan kita diberikan waktu satu minggu untuk diberikan tentang cara penyelesaian berikutnya, karena masih mau dirapatkan oleh pihak Pemkab,” tuturnya.

“Selain itu kami berharap karena itu tanah khas desa yang merasa kehilangan itu kan desa bukan seperti rakyat jelata dan desa harusnya lebih aktif untuk mempertahankan asetnya,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Muh Husni Tahir Hamid membenarkan pemberian waktu satu minggu untuk Pemkab Trenggalek melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) guna menginventarisir kekayaan desa Watulimo yang saat ini sedang disengketakan.

“Pemkab kita beri waktu 1 minggu, karena selama ini Pemerintah Desa (Pemdes) kurang aktif, makanya kita mendorong melalui DPMD agar memginventerisasi kekayaan desa, apabila ada kekayaannya yang hilang agar dia melakukan pencarian, selain itu diturunkan juga inspektorat,” ujarnya.

” kita juga mendesak DPMD untuk mengaktifkan pemerintahan desa agar apa yang diharapkan warganya untuk mengembalikan tanah milik Desa yang sudah menjadi sertifikat atas nama orang lain,”imbuhnya.

Kenapa demikian, kalau desa tidak dibuat begitu Pemdes tidak akan terdorong untuk memperjuangkan aset yang dimiliki desa.

“Karena dalam hal ini masyarakat tidak ada yang dirugikan tapi yang harusnya merasa dirugikan ada pemerintah desa. Sehingga nanti setelah di inventarisir ada laporan dan ternyata bisa diselesaikan tidak diselesaikan, maka kita tanyakan kepada kepala desa, kenapa diam berarti ada apa di pemerintahan desa,” pungkasnya.(wek).

Tags: