DPRD Tulungagung Sahkan Perda APBD 2022

Marsono menyerahkan berita acara persetujuan penetapan APBD Tulungagung 2022 pada Bupati Maryoto Birowo didampingi Wabup Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan pimpinan dewan lainnya, Rabu (24/11).

Tulungagung, Bhirawa
DPRD Tulungagung, Rabu (24/11) sore, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan Perda APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2022 ini dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung.
.
Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, tersebut juga disetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 dan penetapan ranperda lainnya menjadi perda, yakni Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, Ranperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ranperda tentang Dana Cadangan serta Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun rincian APBD Tulungagung tahun anggaran 2022 yang telah disahkan menjadi Perda itu, di sisi pendapatan berjumlah Rp 2.508.713.753.391,00. Sedang belanja mencapai Rp 2.666.839.183.703,00. Dan ini menjadikan defisit Rp 158.125.430.312,00.

Sementara, di sisi pembiayaan, penerimaannya berjumlah Rp 175.000.000.000,00dan pengeluaran sebesar Rp 16.874.569.688,00. Karena itu, menjadikan pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp158.125.430.312,00. Dan SILPA tahun berkenaan berjumlah Rp 0 (nol)

Kendati menyetujui dan telah ditetapkan sebagai Perda, namun semuafraksi dalam rapat paripurna tersebutmemberi catatan-catatan untuk dilaksanakan oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo.Pembacaan catatan fraksi ini diwakili oleh Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya, Heru Santoso.

Ada 12 catatan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Di antaranya meminta bupati untuk melakukan verifikasi data siswa miskin dalam pelaksanaan pendidikan murah tahun 2021/2022 yang dilaksanakan dalam bentuk e-money (KPP), menaikkan tunjangan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan meningkatkan sarana cetak KTP.

Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna, menyatakan terimakasihnya karena anggota DPRD Tulungagung telah menyetujui penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun 2022. Ia pun akan melaksanakan catatan fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.

“Kami berterima kasih pula dengan catatan yang diberikan fraksi dalam pandangan akhirnya. Semua akan kami kami tindak lanjuti dan aplikasikan,” paparnya. [wed.adv]

Tags: