Foto: ilustrasi
(Dewan Minta Jangan Abaikan Kualitas Bangunan)
Kota Mojokerto, Bhirawa
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mojokerto dipenghujung tahun ini menggenjot lelang proyek yang mencapai angaran Rp47 miliar. Anggaran yang sudah masuk dalam Perubahan (P-APBD) itu terdiri atas 31 paket proyek aspal. Meski pelaksanaannya di akhir tahun, kalangan dewan meminta DPU tetap memperhatikan kualitas pekerjaan.
Kepala DPU Kota Mojokerto, Wiwiet Febrianto, Minggu (6/11) kemarin menjelaskan, jika tengah berkejaran dengan sisa waktu yang ada. ‘Kalau sudah masuk schedul lelang tidak ada alasan untuk hindari. Maka harus dikerjakan.
Pejabat alumnus ITS ini mengungkapkan, puluhan proyek harus terealisasi tahun ini. Sebab jika tidak maka Pemkot akan kena sanksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Harus terealisasi, sebab jika tidak maka bantuan Dana Alokasi Umum (DAK) untuk dinas-dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan akan distop tahun depan.
”Meski baru masuk proses lelang, kami optimis proyek-proyek itu bakal kelar. Keyakinan ini didasari pada pertimbangan bentuk pekerjaannya. Kebanyakan aspal. Kalau penghamparan aspal saya kira bisa, berbeda jika fisiknya bangunan maka akan butuh waktu yang panjang,” ujarnya.
Untuk meminimalisir kendala, Wiwiet mengaku telah menghubungi sejumlah perusahaan Aspal Mixing Plant (AMP) untuk mengecek ketersediaan bahan. Sejumlah jalan yang menjadi target pengaspalan yakni Jl Galunggung, Merbabu, Surodinawan, dan Brawijaya. ”Ketentuannya jalan dengan lebar minim 3 meter,” pungkasnya.
Terkait kondisi inI, anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno berharap, agar pekerjaan dipenghujung tahun dilaksanakan tanpa mengabaikan kualitas dan kuantitas proyek. ”Meski harus segera, DPU harus menekankan sisi pengawasan terutama soal kualitas. Sebab, jangan hanya memikirkan selesai namun hasilnya buruk karena pelaksana main-main,” katanya.
Untuk itu, pihaknya juga menyatakan akan membentuk tim pengawas proyek-proyek ini. ”Kita akan berpartisipasi aktif dengan membentuk tim pengawasan. Jika akan indikasi kecurangan atau hasilnya buruk silahkan masyarakat mengadukan ke wakil rakyat,” pungkas politikus asal PDIP ini. [kar]
