Diskusi 4 Pilar MPR bertajuk “Makna Sila ke 4 Dalam Konteks Pemilu dan Utusan Golongan”, di Jakarta Rabu (23/11).
Wakil Ketua MPR RI Dr Jazilul Fawaid mengatakan, Utusan Golongan penting untuk dihidupkan kembali. Tetapi modelnya seperti apa, perlu dirumuskan dulu, karena jaman terus berubah. Jumlah anggota DPR awalnya dulu hanya 300, sekarang sudah 575. Ditambah dengan pemekaran wilayah di Papua, anggota DPR bisa mencapai 580.
“Jumlah ini akan terus membengkak, apakah Utusan Golongan itu ada di unsur DPR atau di unsur DPD ? Diperlukan kajian lagi,” ucap Jazilul Fawaid dalam diskusi 4 Pilar MPR bertajuk “Makna Sila ke 4 Dalam Konteks Pemilu dan Utusan Golongan” , hari Rabu (23/11). Nara sumber lainnya, anggota DPD RI Zulfikar Arse Sadikin dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.
Jazilul Fawaid lebih jauh menyatakan; dimana posisi Golongan, kelompok yang minoritas untuk bisa berpartisipasi duduk di lembaga legislatif. Apakah di DPD atau di DPR. Sila ke 4 Pancasila, filosofinya itu kenapa ada kata “perwakilan”. Karena Indonesia itu besar dari sejumlah etnik, agama, budaya. Maka harus ada wakilnya bagi masing masing golongan. Sayangnya perwakilan Utusan Golongan yang dulu ada, sekarang sudah tidak ada.
” Masing masing daerah punya kearifan lokal untuk menyeleksi siapa yang akan masuk menjadi Utusan Golongan ditiap regent atau ditiap suku. Sila ke 4 Pancasila, sebenarnya memudahkn mengambil keputusan, sekaligus keinginan itu tidak berbiaya tinggi. Tapi faktanya tetap saja berbiaya tinggi. Keputusan politik yng bertele-tele, menjadikan biaya tinggi. Apakah di Pilkada, Pipres ataupun Pileg,” tandas Jazilul.
Zulfikar Arse Sadikin mengungkap; Makna Sila ke 4 terkait alinea ke-4 menegaskan; Bahwa negara, pemerintah, termasuk Partai Politik, kehadirannya hanya untuk rakyat. Bukan untuk diri sendiri. Makna Sila ke 4 pembukaan UUD 45, bahwa negara, pemerintah termasuk partai politik itu hadir tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk dan demi rakyat.
“Apalagi di Republik ini, yng berdaulat itu bukan negara atau pemerintah ataupun partai politik. Yang berda_lat itu adalah rakyat, termasuk ketika kita mencari, mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Orientasi kita harus orientasi terhadap rakyat,” papar Zulfikar.
Dikatakan, supaya benar benar untuk rakyat, maka sila ke 4 bilang; Harus ada yng membimbing semangat. Apa yng membimbing kita adalah semangat hikmah dan kebijaksanaan serta musyawarah. Kebijakan serta musyawarah yng membimbing itu bukan kuasa, senjata maupun uang, lalu dilakukan secara perwakilan ada di DPR.
“Jadi sila ke 4 itu bukan bicara soal mekanisme dan prosedur,tapi bicara semangat.
Kalau soal mekanisme dan prosedur, sebaiknya dibicarakan bersama. Mau mandat tunggal mau mandat terpisah, dalam hal ini mau lewat DPRD mau pilih langsung, mau tertutup sistem Pemilu nya, mau terbuka, itu tidak ada kaitanny dengan sila ke 4,” tambah Zulfikar. (ira.hel).
