dr Wiyono: Kemana 4 Ribu Siswa Tak Sekolah

Sidoarjo, Bhirawa
Masih ada sekitar 3 ribu hingga 4 ribu siswa SLTP di Kab Sidoarjo yang diperkirakan tidak melajutkan sekolah ke jenjang SLTA. Pemkab harus mencari tahu penyebab selisihnya menjadi besar.
”Saya kuatir kemiskinan yang menyebabkan mereka tak melanjutkan sekolah,” ungkap Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, dr Wiyono, Senin (27/8) kemarin. Kepastian apa yang menyebabkan 3 ribu hingga 4 ribu siswa SLTP tak melanjutkan ke bangku SLTA, tidak diketahui persis, bisa saja faktornya karena pindah sekolah ke luar daerah. Tetapi bila banyak yang tidak melanjutkan karena kemiskinan, itu menjadi tanggungjawab semua pihak.
Siswa lulusan SLTP berusia dikisaran 16 tahun, ia meminta, anak seusia itu harus sekolah. Pemkab harus menyediakan sekolah bagi mereka, agar tidak menimbulkan beban sosial di kemudian hari. Sesuai aturan, anak seusia itu tidak boleh diperkerjakan sebelum menginjak usia 18 tahun. Sementara kalau mereka menganggur dikuatirkan akan menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas.
Anggota FPDIP, ini heran melihat siswa Sidoarjo yang tidak sekolah, sementara banyak ruang kelas di sekolah SLTA yang siswanya minim. Jadi, mereka tak sekolah karena kekurangan ruang kelas atau memang tidak mampu melanjutkan sekolah.
Untuk mengantisipasi meningkatnya siswa SD maupun SLTP, ia mengingatkan agar Pemkab membangun sekiar 500 kelas baru. Sarana prasarana pendidikan harus diperbaiki dan dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan. Namun dari kebutuhan anggaran Rp90 miliar, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) hanya memberi Rp9,2 miliar. Atau hanya 10% saja dari kebutuhan total.
APBD Sidoarjo makin besar, kebutuhan yang harus didukung anggaran juga kian besar. Anehnya anggaran yang disediakan untuk menambah sarana pendidikan kok malah dikurangi.
Banggar masih menyelesaikan pembahasan KUAPPAS 2019 yang hingga kini belum mencapai kata sepakat. Banyak item anggaran yang dikritisi Banggar DPRD Sidoarjo, yang membuat jadwal penyelesaian KUAPPAS jadi molor. Masalah yang dipertajam wakil rakyat soal pengeprasan berbagai anggaran infrastruktur seperti untuk dana penanggulangan banjir, termasuk anggaran untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan. [hds]