Draft Perda Perubahan Status AU Diduga Tanpa Konsep

Sidoarjo, Bhirawa
Rancangan Perda perubahan status PD Aneka Usaha (PD AU) tidak dikonsep dengan matang, malah materi draft terkesan ala kadarnya. Dalam pembahasan di DPRD Kab Sidoarjo, Direksi PD AU seolah ingin memberikan ‘cek kosong’ kepada anggota Pansus.
Anggota Pansus perubahan PD Aneka Usaha menjadi PT Aneka Usaha, Mahmud Untung, Rabu (21/9) menjelaskan, Direksi AU tak siap dengan konsep sesuai dengan keinginan untuk merubah PD menjadi PT. Kurang bisa memahami bisnis plan PT seperti apa. Pansus sempat menanyakan, setelah berubah menjadi PT nanti sektor usaha apa saja yang mau digarap. Butuh anggaran berapa untuk pengembangan usaha, dan sumber daya manusia seperti apa.
Hal ini perlu ditanyakan, karena Pansus ingin mengetahui skema pembeayaan PT nanti seperti apa karena pasti butuh dana APBD yang sangat besar. BUMD sebenarnya ada dua badan usaha yakni PD dan PT. Kedua badan usaha ini memiliki lingkup usaha yang berbeda. Gambarannya PT memiliki cakupan usaha yang lebih luas, tidak sekedar menjadi makelar tanah atau makelar gas.
Mahmud tak mau PT AU nasibnya seperti PT Sidoarjo Membangun yang pejabatnya banyak berurusan dengan aparat penegak hukum karena bermain jual beli tanah. Dan sekarang PT SM itu sudah bubar.
Selama ini, PD Aneka Usaha bergerak dibidang percetakkan dan jual beli gas. Memang untuk dikembangkan menjadi perusahaan yang bisa mengeksplorasi dan mengekploitasi gas dibutuhkan status PT. Bila masuk ke bisnis gas, harus diperkuat dulu SDM lalu permodalan dan sebagainya. Ditanya kesiapan masalah ini, Direksi AU juga tak bisa menjelaskan dengan baik. ”Pansus tidak mau diberi cek kosong, hanya kata yang berbunga-bunga tanpa ada ujung pangkalnya,” terangnya.
Seluruh fraksi dalam pemandangan umum paripurna menyatakan penolak terhadap perubahan status PD AU menjadi PT. Sebenarnya fraksi tidak serta merta menolak, tetapi hendaknya Direksi AU membuat argumentasi yang profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dikemudian hari, perusahaan ini dikuasai para pemodal yang mampu membeli saham.
Sementara sumber lain menyebutkan, yang aneh PD AU akan menerbitkan koran supaya iklan Pemkab dan DPRD bisa ditampung sehingga tidak perlu pasang iklan dimedia lain. ”Ini direksinya konyol, mentang-mentang punya usaha percetakkan lalu mau buat koran sendiri. Apa tidak dipahami persaingan media sekarang sangat keras,” ujarnya. Ia menilai dengan visinya yang cetengan tidak mungkin PD AU akan menjadi perusahaan besar meski sudah menjadi Peseroan Terbatas. [hds]