Kota Mojokerto, Bhirawa
Dua Fraksi DPRD Kota Mojokerto memberikan sorotan khusus terkait predikat Wajar dengan pengecualian (WDP) yang diperoleh pemerintahan Mas’ud Yunus – Suyitno (MY) dari BPK RI. Fraksi PAN dan FKB menyoal pelaksanaan mutasi pejabat yang dilakukan saat awal pemerintahan lalu sebagai penyebab opini WDP.
”Opini WDP dari BPK atas APBD 2013 menjadi sorotan kami. Arah kebijakan pemerintah kini tak singkron dengan pemerintah sebelumnya, karena belum apa-apa yang dikerjakan adalah mutasi pegawai,” kecam Ketua FPAN DPRD Kota Mojokerto, Saiful Arsyad dalam Pandangan Umum Fraksi dalam sidang pripurna atas APBD 2013, Kamis (10/7) kemarin. Paripurna kemarin dihadiri langsung Wali Kota Mas’ud Yunus, Wakil Walikota Suyitno serta jajaran Forpimda dan sejumlah pimpinan SKPD.
Menurut Ipung, panggilan politisi PAN ini, memberikan gambaran kongkret bahwa Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang besar dalam musim anggaran tahun lalu telah menjadi beban daerah. ”Silpa yang besar telah menjadi beban pemerintah daerah. Itu merupakan cermin lemahnya kinerja perangkat daerah,” tambah Ipung.
Tekanan yang sama disampaikan anggota FPKB, Achmad Rusyad Manfaluti. Dalam PU FKB disebutkan, semestinya proses pemerintahan yang tak berjalan saat inilah yang menjadi tolak ukur mutasi. ”Kalau mau mutasi, ya seperti saat ini ketika elemen-elemen SKPD tak jalan. Bukannya awal pemerintahan lalu yang tidak ada dasar untuk itu,” tandasnya.
FPKB kuatir, lambatnya kinerja komponen daerah yang ada saat ini akan menurunkan penilaian BPK atas APBD 2014. Pasalnya, penyerapan APBD tahun ini diperkirakan sangat rendah. Ia mencontohkan belum ada realisasi proyek apapun hingga kini meski sudah memasuki bulan ke tujuh. Belum lagi kerjasama antar lembaga terlihat lemah. Falut juga menyoroti tentang amburadulnya pelaksaan PPDB online yang terkesan carut marut dan menyisakan sejumlah persoalan. [kar]
Keterangan Foto : Saiful Arsyad
