Dua PNS Pemkot Surabaya Terjerat Gafatar

Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim menegaskan tidak akan memperlakukan anggota  Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan seperti penanganan terhadap pengungsi Syiah Sampang, yang kini ditampung di Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo.
Untuk penanganan anggota Gafatar ini, Pemprov hanya akan menampung sementara untuk melakukan pendataan dan pembinaan sementara. Setelah itu penanganan dan pembinaan bakal dilakukan pemerintah daerah masing-masing.
“Kita tidak ada konsep penampungan. Jadi hanya akan didata dan dibina sebentar di Surabaya. Kemungkinan akan ditampung di salah satu gedung milik Disnaker Jatim di Margerjo,” kata Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf, usai memimpin rapat koordinasi penyambutan kepulangan mantan Gafatar di kantor gubernur, Kamis (21/1).
Menurut Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, mantan anggota Gafatar akan mulai diberangkatkan dari Kalimantan ke Jawa pada Kamis(21/1). Mereka akan tiba di Jawa melalui Pelabuhan Semarang besok, Sabtu (23/1).
Pemprov Jatim sendiri berharap mantan anggota Gafatar Jatim tidak turun di Semarang melainkan bisa turun di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dari pelabuhan, para eks Gafatar ini selanjutnya akan dibawa ke gedung penampungan milik Disnaker Jatim yang ada di kawasan Margorejo, Surabaya. “Tapi ini juga masih dibicarakan bisa ditampung sementara di Asrama Haji Sukolilo,” ujarnya.
Gus Ipul mengatakan, para eks Gafatar ini selanjutnya akan didata dan ditampung selama dua hari untuk selanjutnya dikirimkan ke kabupaten/kota masing-masing untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut dan dikembalikan ke rumahnya.
Dari data yang ada, eks Gafatar asal Jatim yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat berjumlah 315 orang dan diperkirakan akan bertambah sekitar 100 orang sehingga total eks Gafatar dari Jatim kemungkinan sekitar 500-an orang.
Dari jumlah ini, yang terbanyak adalah dari Surabaya sebanyak 88 orang, kemudian Pasuruan 30 orang, Mojokerto dan Blitar masing-masing 21 orang, Kediri 19 orang, Sidoarjo sebanyak 17 orang, serta dari beberapa daerah lainnya.
Sementara itu, anggota tim khusus penyambutan Gafatar, Nadjib Hamid menatakan, Pemprov akan menyiapkan paket pembinaan khusus bagi mantan anggota Gafatar. “Saat ini Pemprov juga telah membentuk tim khusus yang akan membina mantan anggota Gafatar. Tim ini terdiri dari MUI, NU, Muhammadiyah serta dari Departemen Agama,” kata Hamid.
Menurut Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim ini, tim khusus bentukan pemprov ini rencananya akan menyambut kedatangan mantan Gafatar dan akan memberikan beberapa kelas-kelas khusus untuk mengembalikan pemahaman para mantan anggota Gafatar.
Nadjib mengatakan, sebanyak 17 kelas juga telah disiapkan yang masing-masing kelas akan diisi oleh perwakilan MUI, Depag, NU dan Muhammadiyah. Materi yang akan diberikan di kelas ini diantaranya adalah mengenai kewarganegaraan serta keislaman.
Dengan materi khusus ini, diharapkan bisa mengubah idiologi Gafatar yang dinilai telah melenceng dari akidah agama. Selain pembinaan sementara, tim khusus ini juga telah minta pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk tim yang bisa mengawal mantan anggota Gafatar ini selama kembali ke rumah mereka masing-masing.
“Jadi pembinaan yang kita berikan sifatnya hanya sementara, nanti selama mereka berada di rumahnya masing-masing akan dibina oleh tim daerah kabupaten/kota,” ujarnya.
Dua PNS
Sementara Pemkot Surabaya membenarkan ada warganya yang bergabung Gafatar dan hijrah ke Kalimantan . Sampai saat ini berdasarkan verifikasi data Pemkot, setidaknya 44 orang eks gafatar sedang dalam perjalanan dipulangkan dari Kalimantan, Sabtu (23/1) besok. Dari jumlah tersebut, dua diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial AR (45) dan SC (43) adalah pegawai di Dinas Kebakaran Surabaya.
Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya, Chandra Oeratmangun membenarkan bahwa kedua PNS tersebut anggotanya. Kedua anggotanya tersebut yang berinisal AR sudah tiga puluh hari tidak masuk. Sedangkan, inisial SC hanya beberapa hari tidak masuk.
“Untuk absen tidak masuk itu ada aturannya. Bahkan, kita juga sudah mengirimkan surat panggilan melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah, red) Kota Surabaya sampai pemanggilan ketiga yang dikirimkan ke alamat rumahnya, tapi tidak hadir,” katanya ketika dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (21/1) kemarin.
Padahal, sebagaimana telah dikabarkan, AR telah menjual cepat rumahnya di Lidah Kulon seharga Rp190 juta, sebelum pergi dengan keluarganya ke Kalimantan. Chandra menegaskan, akan memberlakukan sanksi atas absennya kedua anak buahnya tersebut.
“Sudah ada sanksi internal dari BKD terkait absennya mereka. Terkait bergabung dengan Gafatar, saya perlu konsultasi terlebih dahulu dengan Bakesbangpol Linmas dan BKD,” ujarnya.
Chandra mengaku tidak mengetahui bahwa kedua anak buahnya itu telah bergabung dengan Gafatar. Sebab, keduanya tetap berperilaku baik selama bertugas di Dinas Kebakaran Kota Surabaya. Namun tiba-tiba menghilang tanpa ada komunikasi dan konsultasi sebelumnya.
“Selama di kantor tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Bahkan, keduanya terlihat baik-baik saja selama bertugas di kantor. Mudah-mudahan mereka kembali,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya, Soemarno mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan kedua orang tersebut. Ia bahkan khawatir, pasca dipulangkan ke Surabaya keduanya tidak diterima oleh masyarakat. Belum lagi harus menghadapi sanksi dari BKD.
“Rata-rata mereka bergabung dengan Gafatar dengan alasan untuk mencari ketenangan. Yang saya pikirkan itu, bagaimana agar mereka itu punya kesempatan untuk melanjutkan hidup di sini (Surabaya,red),” ujarnya.
Karena itulah, sejak awal Bakesbangpol Linmas seolah merahasiakan identitas kedua orang PNS ini. Pemkot Surabaya masih akan merapatkan tindaklanjut pasca kedatangan 44 warga Surabaya dari Kalimantan yang bergabung dengan Gafatar dijadwalkan hari ini.
“Sementara ini kami akan mengikuti arahan dari Provinsi. Karena Pemprov Jatim yang bekomunikasi dengan Pemprov sana, saat ini,” katanya.
Beberapa pihak yang akan berkoordinasi, berkaitan dengan kepulangan warga Surabaya ini antara lain Dinas Sosial, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dispendukcapil, Majelis Ulama Indonesia, serta Forpimda Surabaya.
Rapat tersebut, kata Soemarno, untuk menentukan format tindaklanjut pasca kepulangan warga Surabaya yang bergabung Gafatar atau Negara Karunia Semesta Alam (NKSA) dari Kalimantan. “Ya, soal nanti mereka bagaimana. Kalau seperti AR dan SC yang masih ada keluarganya di sini dan bisa menerima mereka, tidak masalah,” terangnya.
Meski begitu, pihaknya tidak mau dianggap Pemkot Surabaya kecolongan. Hal ini dikarenakan berbagai upaya telah dilakukan diantaranya memberikan surat edaran larangan memberikan fasilitas dan mengikuti Gafatar sejak tahun 2014.
“Kita sudah melakukan upaya preventif kepada seluruh Dinas, Kecamatan serta Kelurahan sejak jauh hari. Jadi, tidak benar jika kita (Pemkot Surabaya, red) kecolongan,” tegasnya. [Iib, geh,dre]