Sejumlah warga mengurus kartu BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan cabang Pasuruan.
Pasuruan, Bhirawa
Dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemkab Pasuruan dan Pemkot Probolinggo terancam tidak bisa layani pasien BPJS.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor BPJS Cabang Pasuruan, Debby Nianta Musigiasari. Menurutnya, itu bisa saja terjadi apabila RSUD Grati Pasuruan tidak lulus dalam pengajuan akreditasi C sampai 30 Juni 2019, ataupun RSUD Dr Moh Saleh Probolinggo tak kunjung mendapat status pembaruan akreditasi B-nya yang telah habis masa berlaku pada 23 Mei 2019 nanti.
“Jika sampai masa deadline habis dan kedua rumah sakit ini tidak bisa memberikan akreditasinya yang terbaru, tentu kontrak kerja sama dengan BPJS akan diberhentikan sementara. Pasien BPJS akan dialihkan ke rumah sakit lainnya yang ada di dekat lokasi dua rumah sakit tersebut,” ujar Debby Nianta Musigiasari, Selasa (7/5).
Nantinya ada alternatif pengalihan para pengguna BPJS dari RSUD Grati yakni RSUD R Soedarsono (Purut Kota Pasuruan), RSUD Bangil, RSUD Tongas, RS Bhayangkara Watukosek, RSI Masyitoh, RS Mitra Sehat, RS Asih Abyakta, RS Sahabat dan Klinik Mata Pandaan.
Sedangkan alternatif pengalihan para pengguna BPJS dari RSUD Moh Saleh adalah RS Dharma Husada, RSU Muhammadiyah, RSU Amanah, RSUD Tongas dan RSUD Wonolangan.
“Apabila akreditasi dua RSUD ini habis, pasien BPJS yang saat itu tengah rawat inap tidak serta merta langsung dialihkan. Tetap bisa menjadi pasien BPJS di 2 RSU sampai sembuh,” tegas Debby Nianta Musigiasari.
Sesuai regulasi yang berlaku, lanjutnya, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Akreditasi bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Selain melindungi masyarakat, akreditasi juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” tambahnya. [hil]
