Sukaji (kiri) bersama dua sekda yang menjadi saksi atas pelantikannya, yakni Sekda Kota Blitar, Rudy Wijonarko, dan Sekda Trenggalek, Joko Irianto.
Seperti yang diperkirakan akhirnya Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, melantik Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung, Sukaji, sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung definitif. Pelantikan dilakukan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso di penghujung tahun 2019, Selasa (31/12).
Hadir sebagai saksi dalam pelantikan tersebut dua sekda, yakni Sekda Kota Blitar, Rudy Wijonarko, dan Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto.
Menurut Bupati Maryoto Birowo, ada beberapa alasan mengapa dia lebih memilih Sukaji dari dua calon sekda lainnya yang lolos tiga besar dalam lelang terbuka. Di antaranya karena Sukaji lebih berpengalaman dan secara kepangkatan sudah memenuhi.
“Pengalamannya lebih banyak. Sudah pernah memegang jabatan eselon II sebanyak tiga kali. Pangkatnya sudah memenuhi karena sudah IV C dan curiculum vitae-nya cukup bagus,” paparnya.
Bupati Maryoto berharap Sekda Sukaji dapat bekerja maksimal sehingga opini WTP dari BPK RI dapat kembali diraih Tulungagung. Selain juga dapat meningkatkan raihan di bidang pembangunan lainnya. Apalagi sebentar lagi Pemkab Tulungagung rencananya akan pula melakukan lelang terbuka jabatan pejabat eselon II yang kosong. Saat ini jumlah jabatan eselon II yang kosong di Pemkab Tulungagung sebanyak 11 jabatan.
Sementara itu, Sukaji saat dikonfirmasi seusai acara pelantikan menyatakan akan meneruskan program kerja sekda sebelumnya. Terlebih dirinya juga sempat menjadi Pj Sekda Tulungagung.
Ia pun menargetkan mengembalikan opini dari BPK RI yang disandang Kabupaten Tulungagung saat ini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi kembali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang didapat tahun-tahun sebelumnya. “Itu juga menjadi target di tahun yang akan datang, kita berusaha untuk mencapai (WTP) kembali,” tuturnya.
Sedang soal pengisian pejabat yang banyak kosong, Sukaji menyatakan pasti akan dilakukan sebab merupakan kebutuhan kelengkapan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. “Nanti pasti dalam waktu dekat diisi. Bisa dengan assesment (lelang terbuka) atau mutasi,” paparnya. (wed)
