Tuban, Bhirawa
Di tengah banyaknya keluhan masyarakat terhadap sarana prasarana jalan di Kabupaten Tuban selama pemerintahan H. Fathul Huda, ternyata pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat yang saat ini memiliki sebutan ‘Tuban Bumi Wali’ sudah enam kali mendapat penghargaan dari pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebagai kabupaten ‘Tertib Pemanfaatan Jalan’.
“Sudah enam kali berturut-turut mendapat penghargaan dari Pemprov Jatim, dan dua tahun terakhir (2013-2014.red) kita mendapat penghargaan khusus karena kita meraih juara utama,” kata Sigit Erstanto Kasi Pemeliharan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Tuban.
Kenapa Pemkab Tuban mendapat pengharagaan tersebut? Sementara saat ini banyak sarana jalan yang rusak dan juga banyak yang belum diperbaiki? Ternyata penghargaan tersebut diberikan karena konsistensinya pemkab setempat dalam mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan selam ini.
“Banyak kreteria, diantaranya selain konsistensi serta komitment dalam penganggaran, juga dalam perencanaan pihak PU selalu melibatkan isntansi lain sperti dinas perekonomian, dinas pekerjaan umum dan dinas-dinas terkait,” lanjut pejabat lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya ini saat dikonfirmasi Bhirawa (13/10).
Pemkab Tuban selama ini telah menganggarkan khusus untuk sarana jalan antara Rp 70-80 Miliar, oleh karena itu Pemprov Jatim selalu memberikan penghargaan nomor wahid se-Jawa Timur untuk kabupaten Tuban. “Itu hanya untuk jalan saja mas, atau jalan kabupaten dan jalan desa, rencanaya mulai tahun 2015, untuk jalan desa sudah pihak desa sendiri yang mengerjalan, atau kordinator-nya adalah Bappemas KB,” terang Sigit Erstanto yang juga mengambil gelar kesarjanaan-nya di ITS Surabaya ini.
Kalau ada yang mengatakan, pemerintahan H. Fathul Huda dengan Dra.Hj. Haeny Relawati RW, M.Si (Bupati Sebelumnya), sangat jauh dalam pembangunan fisik, Kasi Pemeliharan Jalan Dinas PU ini menerangkan, kalau pada Bupati sebelumnya adalah pembuatan jalan, sementara saat ini adalah masa pemeliharaan.
“Jalan desa dikabupaten Tuban pada pemerintahan dulu (Bupati Haeny.red) sudah dihotmik semua, dan pemerintahan saat ini lebih pemperioritaskan pada jalan penghubung atau jembatan yang dana-nya lebih besar, selain perawatan juga membuatuhkan dana yang tidak sedikit, dan yang perlu dicatat adalah laju inflasi, nilai proyek sama, tapi kalau lima tahun lalu kan sudah berbeda dengan sekarang, sekali lagi meski nilainya sama,” terang Sigit.
Menangapi hal tersebut, Miftahul Huda salah satu aktifis lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia Untuk Trasparansi Anggaran (FITRA) Jatim menilai kalau penghargaan yang didapat oleh sebuah instansi pemerintah, banyak yang tidak diharapan atau dirasakan oleh publik itu sendiri.
“Yang terpenting saat ini adalah kwalitas fasilitas umum (Fasum) itu sendiri, apa artinya penghargaan kalau publik masih merasa tidak ikut merasakan. Memang tidak mungkin semua masyarakat atau publik merasa puas, karena itu sangat sulit,” kata Miftahul Huda.
Lebih lanjut diterangkan, dengan menekankan pada aspek kwalitas, nantinya pemerintah akan bisa beralih pada peningkatan sarana publik atau fasilitas lain. “Kalau dulu (pemerintah sebelumnya.red) pembangunan jalan desa atau poros desa itu baik, pemerintah bisa menganggarkan pada hal lain, misalnya kesehatan atau pendidikan, dan tidak selalu berkutat pada jalan dan jaln terus, karena anggaran perawatan dan pembuatan itu lebih besar perawatan,” pungkas Mantan Ketua PC PMII Cabang Tuban ini pada Bhirawa. [hud]
Caption foto :
Salah satu pegawai Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Tuban saat menunjukan sertifikat dan piala penghargaan ‘Tertib Pemanfaatan Jalan’ dari Pemprov Jatim. (Khoirul Huda/bhirawa)
