Kepala Bidang Pemukiman dan Kawasan Perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro, Zamroni
Program peningkatan taraf hidup masyarakat Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bojonegoro berjalan maksimal. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro, dalam dua tahun terakhir, sebanyak 5.813 unit rumah warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maupaun berhasil direnovasi.
Kepala Bidang Pemukiman dan Kawasan Perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro, Zamroni merinci, penanganan RTLH pada tahun 2019 sudah terselesaikan sebanyak 1.617 unit. Selanjutnya tahun 2020 yang sudah terselesaikan ada sekitar 4.196 unit rumah
” RTLH selama dua tahun terlaksana 5.813unit tersebar di 28 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro,” ungkap, Zamroni, kemarin (29/11).
Selanjutnya, Zamroni menuturkan, bahwa program rehab rumah di Kabupaten Bojonegoro ini ada dua program yakni rehab RTLH dari Pemkab Bojonegoro dan ada program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang sumber anggaran dananya dari pemerintah pusat.
“Untuk rehab RTLH yang anggaranya dari pemerintah pusat masing-masing rumah diberikan bantuan sebesar Rp 17,5 juta. Sedangkan untuk RTLH dari yang anggarannya bersumber dari APBD Bojonegoro setiap rumah mendapat bantuan Rp 20 juta,” jelasnya.
Untuk program BSPS di tahun 2020 ini, merehabilitasi sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sedangkan RTLH yang sumber dananya berasal dari bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, untuk 106 unit rumah.
Sehingga RTLH yang direhab sumber dananya dari Pemerintah pusat (DAK), totalnya ada 506 unit rumah. “Untuk program BSPS Rp 17.5 juta per unit rumah Itu, warga yang mendapat bantuan bantuan pembangunan rehab bisa menambah biaya tambahan lagi, bila sasaran rumah ingin lebih baik lagi,” jelasnya.
Selain dari Pusat, di tahun 2020 telah DPKCPK juga mendapat bantuan dari BPSP, DAK maupun APBD Bojonegoro, juga mendapat bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) yakni sebanyak 218 unit rumah dengan anggaran Rp 4.36 miliar.
Di tahun 2020 ini, Program RTLH atau yang disebut dengan Aladin (Atap, Lantai, dan Dinding), untuk semua program RTLH ini ada sebanyak 4.196 unit rumah dengan rincian dana yang bersumber dari pemerintah pusat (DAK) atau kementerian PUPR yakni totalnya ada 606 unit rumah yang rincian dari DAK ada 106 unit dan program BSPS ada 500 unit rumah.
Sedangkan RTLH atau atau yang disebut dengan Aladin (Atap, Lantai, dan Dinding) yang sumber dana dari APBD dan P-APBD Bojonegoro totalnya ada 3.372 unit rumah dengan rincian sumber dananya APBD Bojonegoro ada sebanyak 2.527 unit rumah dan sumber dana dari P – APBD ada sebanyak 845 unit rumah. “Untuk bantuan RTLH dananya dari CSR ada sebanyak 218 unit rumah, dengan anggaran setiap rumah Rp 20 juta,” pungkasnya.[bas]
