Didik Mahmud
Kota Batu, Bhirawa
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menuntaskan masalah dualisme kepemimpinan DPP Golkar, telah membawa angin segar bagi pengurus DPD Golkar di Kota Batu. Di antaranya, DPD Golkar Kota Batu bisa menerima jatah Dana Bantuan Parpol (Banpol) sebesar Rp 87 juta. Sebelumnya, bantuan ini terpaksa ditahan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kota Batu, akibat konflik yang tidak kunjung selesai di DPP Partai Golkar antara Agung Laksono dan Abu Rizal Bakrie.
“Pencairan Dana Bantuan Parpol untuk DPD Partai Golkar Kota Batu kini sudah tidak ada kendala lagi. Dana tersebut sudah bisa kita cairkan, karena persyaratan untuk pencairannya sudah memenuhi,” ujar Kepala Kantor Kesbangpol, Thomas Maedo, Senin (4/1).
Thomas mengatakan bahwa sebenarnya syarat administrasi pencairan dana bantuan telah dipenuhi oleh para pengurus DPD Golkar Batu pada Desember tahun lalu. Hanya saja pencairannya terpaksa ditundak atau ditahan akibat masih adanya dualisme di tingkat DPP. Meskipun di Kota
Batu tidak ada dualisme kepemimpinan, tetap saja DPD Partai Golkar Kota Batu terimbas permasalahan di tingkat pusat termasuk tertundanya mendapatkan dana parpol.
Thomas membenarkan memang di internal DPD Partai Golkar Kota Batu tidak ada permasalahan terkait dualisme kepemimpinan. Namun dirinya tetap mengacu pada Permendagri dan dikuatkan surat edaran dari Mendagri yang mensyaratkan pengajuan dana parpol ini dari DPP partai
yang bersangkutan.
Legalisasi partai ini dari Ketua Umum dan Sekjen partai, sementara di internal Partai Golkar hingga kini belum ada kepemimpinan yang diakui oleh pemerintah. “Namun setelah masalah dualisme kepemimpinan di DPP Golkat terselesaikan, maka dana bantuan parpol untuk Golkar langsung
bisa kita cairkan,”tambah Thomas.
Sementara, anggota DPRD Kota Batu dari Partai Golkar, Didik Mahmud, membenarkan telah cairnya dana bantuan parpol untuk Golkar. Namun dirinya tetap mengaku kecewa dengan lambatnya penyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan di DPP Golkar. Karena hal ini membuat partai
berlambang Pohon Beringin ini tidak bisa menjalankan prgram kegiatan yang telah dibuat. [nas]
