Wawali Subri secara simbolis serahkan bantuan jamban ke warga.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Forum Corporate Sosial Responsibility (CSR) Kota Probolinggo menunjukkan komitmennya untuk ikut membangun Kota Probolinggo. Aksi SAPA (Sinergi Alokasi Perusahaan untuk) Kegiatan CSR dalam rangka mendukung Probolinggo Kota Sehat diluncurkan. Forum CSR memberikan bantuan 30 jamban untuk masyarakat.
Kegiatan tersebut sebagai simbolis Forum CSR mendukung usaha peningkatan kualitas hidup, menanggulangi kemiskinan dan memberikan penyadaran hidup sehat melalui bantuan jamban. Bertempat di Aula Kelurahan Jati, Aksi SAPA dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri.
Ketua Forum CSR Kota Probolinggo Agus Trimananto, Jum’at 20/12 menjelaskan, keberadaan forum ini sejak 2012 lalu dengan jumlah lebih dari 90 perusahaan. Yang aktif dalam forum sekitar 48 perusahaan. Anggaran tahun 2017 sebesar Rp 4 Miliar, tahun 2018 Rp 6 M dan di tahun 2019 diharapkan ada peningkatan yang signifikan.
“Forum CSR ada untuk menunjukkan partisipasi perusahaan dalam pembangunan kota. Sejauh ini memang ada kendala seperti belum meratanya sebaran aktif CSR yang hanya mendominasi ekonomi dibanding pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. CSR selama ini disangka sama dengan sponsor atau donasi, padahal berbeda. Dan, banyak proposal on call yang masuk ke perusahaan,” jelas Agus Tri.
Dengan adanya Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, memberikan payung hukum agar forum CSR bisa beraktivitas secara maksimal. SAPA CSR, menurut Agus Tri, menekankan pada sinkronisasi pembangunan sesuai RPJMD. Programnya merubah CSR pasif menjadi aktif melalui perencanaan pada perusahaan.
“Kami berharap masyarakat ada komunitasnya yang aktif sehingga bisa menghimpun apa yang dibutuhkan masyarakat,” tambahnya. Hanya dalam waktu satu bulan, Forum CSR berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 11 juta untuk membangun 30 jamban bagi masyarakat di RW 6 dan RW 8 Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan.
Dana tersebut berasal dari CSR enam perusahaan yaitu Bromo View Hotel, PT Southern Marine Product Probolinggo, SAKI, PAI, Ratna Hotel Syariah dan SSJA. Bantuan ini diberikan setelah berkoordinasi dengan Bappeda dan Dinkes.
“Kami sadari 30 unit jamban ini masih sangat kecil dibanding kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi. Namun sinergi dengan masyarakat yang luar biasa, semoga ke depan bisa lebih ditingkat sampai ke bidang lain seperti pendidikan, ekonomi dan lingkungan hidup. Terima kasih kepada perusahaan dan OPD, sinergi ini adalah bentuk amal perbuatan bermanfaat bagi masyarakat,” jelas pria yang kesehariannya bekerja di Bromo View Hotel itu.
Wawali Mochammad Soufis Subri mengatakan, bantuan yang diberikan adalah sebuah tonggak sejarah sinergitas Pemerintah Kota Probolinggo dengan Forum CSR. Yang diketahui, selama ini perusahaan sudah memberikan CSR namun sifatnya masing-masing dan tidak bersinergi dengan pemerintah.
“Ini jadi penting karena sebetulnya Pemkot punya sinergitas pola kerja sama yang terstruktur. Anggaran Forum CSR yang besar dan terprogram harus terarah sesuai visi misi Pemerintah Kota Probolinggo, insyaallah pembangunan Probolinggo semakin baik dan berkualitas,” ungkapnya.
Data dari Dinas Kesehatan menyebutkan kebutuhan jamban di Kota Probolinggo mencapai 2970. Saat ini masalah yang dihadapi adalah angka bebas buang air besar sembarangan (BABS) atau Open Defacation Free (ODF) Kota Probolinggo yang masih di angka 92,27 persen (target nasional sebesar 100 persen).
Wawali Subri menegaskan kepada masyarakat tidak menilai nominalnya tapi lihat bagaimana partisipasi perusahaan yang ikut membangun lingkungan di Kota Probolinggo. “Sesuai visi misi pemerintah kota, pembangunan dilakukan bukan oleh pemerintah saja tetapi seluruh elemen masyarakat ikut andil. Saya ucapkan terima kasih kepada Forum CSR, semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Subri.
“Angka open defecation free (ODF) atau bebas dari BAB sembarang di Kota Probolinggo belum 100% baru sekitar 95%,” kata Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kota Probolinggo, dr Nurul Hasanah Hidayati.
Data tersebut sekaligus menunjukkan sekitar 5% rumah tangga di Kota Probolinggo belum menggunakan jamban untuk BAB. “Masih ada sebagian warga yang BAB di sungai hingga di pekarangan, “tuturnya.
Sebenarnya tidak setiap rumah tangga harus memiliki jamban atau WC (water closed) sendiri. “Mereka yang tidak punya jamban bisa memanfaatkan WC komunal atau jamban milik kerabatnya,” kata dr Ida. Karena masih ada 5% warga BAB sembarangan, Kota Probolinggo pun gagal meraih predikat Kota Sehat pada 2019 ini. Mudah-mudahan, 2020 Kota Probolinggo bisa meraih Kota Sehat, tambahnya.(Wap)
