Dukung Penutupan Dolly, Warga Siap ‘Pasang Badan’

23-dukung-penutupan-dollyPemkot Surabaya, Bhirawa
Ratusan warga Kota Surabaya dari beberapa elemen mendatangi Balai Kota Surabaya, Kamis (22/5). Mereka mendukung penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak yang digagas Pemkot Surabaya. Beberapa elemen yang turun ke jalan yakni Ikatan Keluarga Madura (IKAMRA), Gerakan Arek Suroboyo (GAS), Pemuda Pancasila (PP), Laskar Merah Putih. Akibat aksi ini, Jalan Sedap Malam ditutup petugas.
“Kita mendukung upaya Wali Kota Surabaya Bu Risma yang akan menutup Dolly. Karena kami sebagai warga Surabaya tak ingin terus mendapat predikat jika Surabaya tercinta mendapat predikat sebagai kota yang mempunyai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara,” kata salah satu koordinator aksi, Mat Mochtar dari IKAMRA saat berorasi. Massa juga membawa berbagai poster. Di antaranya, ‘Tutup Dolly dan Jarak Selamanya’, ‘Demi Generasi Penerus, Dolly-Jarak Harus Ditutup’.
Ketua Dewan Penasihat Ikamra, Ali Badri Zaini sangat menghargai dan mendukung penuh kebijakan Wali Kota Risma untuk menutup Dolly. “Penutupan Dolly adalah tanggung jawab warga Kota Surabaya. Jika tetap dibiarkan, semua warga Surabaya yang akan menanggung dosanya,” ujar Ali.
Bahkan, jika memungkinkan, kata Ali Badri, pihaknya mendesak agar penutupan dilakukan secepatnya, tidak lagi menunggu 19 Juni sebelum puasa. Pihaknya bersama semua elemen pendukung bersedia ‘pasang badan’ jika ada pihak yang berani menghalangi niat baik itu. “Ini namanya jihad melawan kemaksiatan. Kami siap mendukung sampai titik darah penghabisan,” ujarnya.
Ali Badri mengatakan banyak warga merasa malu dengan keberadaan Dolly, apalagi sejak lama Surabaya dikenal juga sebagai Kota Wali Allah karena adanya makam-makam wali. “Dan Surabaya sendiri juga sudah menyandang kota yang indah, masak iya masih berjalan tempat-tempat pelacuran di Surabaya?,” katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengharapkan tidak ada korban yang jatuh dalam penutupan lokalisasi pelacuran Dolly. Kepada semua elemen yang mendukung penutupan komplek prostitusi Dolly, Risma meminta warga untuk tetap mematuhi peraturan pihak keamanan.
“Demi kondusivitas Kota Surabaya, saya minta semua elemen mematuhi peraturan keamanan, dan jangan bertindak sendiri-sendiri agar tidak ada gesekan yang menimbulkan korban,” kata dia saat menemui unjuk rasa ratusan orang pendukung penutupan Dolly di Balai Kota Surabaya.
Risma mengaku memang tidak akan banyak berkomentar ke publik, saat banyak pihak yang berkomentar menolak penutupan Dolly. “Saya akhir-akhir ini banyak diam bukan karena apa, tapi saya khawatir komentar pro kontra penutupan Dolly akan menimbulkan gesekan di tingkat masyarakat,” tegasnya.
Risma yakin, kebijakannya akan berjalan mulus, karena didasari niat baik. Dia mengaku yakin, semua niat baik pasti akan didukung oleh Tuhan. Untuk diketahui Pemkot Surabaya berencana menutup area lokalisasi pelacuran yang konon pernah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara itu pada 19 Juni nanti, tepat sebelum puasa.
Pemkot Surabaya difasilitasi oleh Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana untuk pelatihan bagi Pekerja Seks komersial (PSK) dan mucikari. Saat ini, ada sekitar 1.080 PSK di komplek lokalisasi pelacuran Dolly. Mereka aktif di puluhan wisma dengan sekitar 300 lebih mucikari.
Sementara itu Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum juga memerintahkan kepada seluruh bupati/wali kota se-Jatim untuk melakukan hal serupa dengan Pemkot Surabaya ketika di daerahnya ada tempat lokalisasi.
Melalui Surat Nomor: 460/7705/031/2014, Gubernur Jatim mengharapkan kepada bupati/wali kota melakukan koordinasi dengan instansi terkait, untuk menutup lokalisasi sekaligus juga menangani pasca penutupan terutama pemberdayaan eks PSK-nya.
“Berdasarkan hasil rekomendasi pada rapat koordinasi antara Pemprov Jatim dengan Polda Jatim, MUI dan pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim di Hotel Utami beberapa waktu lalu, kami harapkan pada 2014 ini seluruh lokalisasi di Jatim akan ditutup semua,” tegas Pakde Karwo, sapaan lekatnya.
Dalam surat itu, Pakde Karwo juga menginstruksikan kepada bupati wali kota untuk menutup tanpa merelokasi lokalisasi PSK, dan tempat-tempat yang dicurugai sebagai tempat prostitusi terselubung.
“Bupati dan wali kota juga setidaknya harus melibatkan elemen masyarakat, seperti ulama, dai, tokoh masyarakat, PKK, dunia usaha dan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. Lalu berkoordinasi dengan Polres dan Kodim demi kelancaran proses ini,” jelas mantan Sekdaprov Jatim ini.
Di sisi lain, Pakde Karwo juga mengingatkan, ada hal yang lebih penting yang hasus dilakukan pasca penutupan lokalisasi. Bupati dan wali kota juga harus memikirkan pembinaan terhadap para PSK tersebut melalui program-program yang lebih bernilai kemanusiaan. “Selain itu, juga harus melakukan proses percepatan alih fungsi eks lokalilasi menjadi sentra usaha baru dan fasilitas umum lainnya,” harapnya. [geh.iib]

Tags: