Suroso
Suroso
Selama enam bulan lebih memegang tampuk pimpinan tertinggi di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Situbondo, sosok Suroso sudah banyak melakukan penataan baik internal maupun bagian eksternal. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN II Lumajang itu mengakui salah satu yang dilakukan adalah melakukan pembenahan tempat kantor baru yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat dan penataan personel. Ini penting agar tugas tugas dunia pendidikan menengah di Kota Santri Situbondo akan semakin maju.
Langkah itu dilakukan, kata Suroso, disandarkan kepada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di mana dalam aturan diatur soal pengelolaan SMK dan SMA dengan pelimpahan kewenangannya kepada provinsi. Nah sejak 2 Januari lalu, Suroso ditugaskan untuk memimpin Kantor Cabang Dinas Pendidikan di Situbondo, setelah sebelumnya dinyatakan lulus pada fit and proper test Pemprov Jatim. “Maka sejak itu saya harus sudah menerapkan program yang dilaksanakan di lembaga SMK/SMK/BKLK. Sejak itu pula saya menanamkan pondasi pengelolaan tiga lembaga itu sesuai acuan dan tupoksi masing-masing,” papar Suroso.
Salah satu program penting lain yang ia dukung adalah revitalisasi SMK karena program ini sejak lama ditekankan oleh Presiden Jokowi untuk segera direalisasikan. Program atensi dari Presiden itu, kata Suroso, harus segera dilaksanakan mengingat angka perbandingan pertumbungan SMK dengan SMA di Provinsi Jatim sangat besar. “Perbandingan SMK dengan SMA itu tidak sebanding. Sebab SMK sebesar 70 berbanding dengan SMA yang hanya 30 persentasenya. Makanya program revitalisasi SMK ini menjadi prioritas kami di Situbondo,” tegas Suroso.
Suroso menambahkan, sejak tahun ajaran pendidikan baru 2017 ini, ia sebagai pimpinan Kacabdis Pendidikan sudah menyarankan lembaga SMK/SMA/BKLK untuk membuat dokumen pengelolaan EDS (Evaluasi Dasar Sekolah) hingga RKA-RKAS yang di dalamnya ada 16 item penting . “Ini harus dikumpulkan sebelum tahun ajaran baru. Sehingga pada saat masuk tahun baru semuanya dapat berjalan sesuai dengan alur yang ditetapkan oleh perundang-undangan,” pungkas Suroso. [awi]
