Gerbang menuju Kota Sampang Madura.
DPRD Jatim, Bhirawa
Dukungan agar ibukota Kabupaten Sampang dipindah ke daerah lainnya terus mengalir. Setelah Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, kini tokoh masyarakat Sampang Aliyadi mendorong Pemkab Sampang untuk memindah kantor pemerintahan ke daerah yang relatif bebas banjir, yakni sisi barat Sampang Kota.
Anggota DPRD Jatim Aliyadi menegaskan pada tahun ini ketinggian banjir di Sampang mencapai dua meter lebih atau seatap rumah warga.Terjadinya banjir ini bukanlah semata akibat kesalahan pemerintah setempat, misalnya karena lamban penanganannya.Tetapi juga disebabkan Kota Sampang berada di bawah permukaan laut 80 centimeter.
Maka agar roda perekonomian dan pemerintahan tidak terganggu, DPRD Jatim mendorong kepada Pemkab Sampang untuk menata ulang kota dengan memindahkan kantor dinas-dinas ke sisi barat. “Tidak semua kantor dipindah karena DPRD dan pendopo masih aman karena berada di dataran tinggi. Hanya kantor dinas yang dekat Sungai Kemuning, seperti halnya kantor Dinas Pendapatan Sampang yang perlu dipindah,” ujar calon bupati Sampang tersebut, Rabu (9/3).
Anggota DPRD Jatim Dapil XI (Madura) tersebut menerangkan, pemindahan kantor pemerintahan memang tidak langsung mengurangi banjir dalam skala besar. Tetapi dengan pemindahan itu dapat mengurangi banjir secara pelan-pelan, karena kepadatan penduduk juga menjadi berkurang.
“Selama ini dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Sungai Kemuning jumlahnya sudah mencapai miliaran rupiah, baik dari APBN, APBD kabupaten, maupun APBD provinsi. Maka solusinya adalah mengurangi kepadatan dengan memindah ibukota,” paparnya.
Seperti diketahui, anggota DPRD Jatim Badrut Tamam mengatakan ibukota baru Sampang bisa didirikan di Desa Madegan yang dahulunya pusat kerajaan Madura Barat sebelum dipindah ke Bangkalan. Opsi lain adalah Kecamatan Torjun yang merupakan pusat pemerintahan di era kolonial Belanda.
“Saya kira untuk jangka panjang memang perlu dilakukan pemindahan ibukota Sampang dari lokasi saat ini ke Madegan atau Torjun. Secara historis dan geografis kedua tempat itu sangat tepat,” ujar Badrut.
Menurut cucu tokoh NU Madura, Kiai Jufri Marzuki ini, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini juga miris dengan banjir yang rutin melanda Sampang. Akibatnya bukan hanya kegiatan warga yang terganggu, tetapi juga roda pemerintahan. Mengingat kantor pemerintahan dan SKPD berada di wilayah Kota Sampang yang secara demografi berada lebih rendah dari permukaan laut.
Pria yang juga menjadi anggota Komisi E DPRD Jatim ini mencontohkan Pemkab Probolinggo dan Mojokerto sudah berhasil melakukan hal tersebut. Selain menghindari banjir, pemindahan ibukota juga bisa menghasilkan pemerataan ekonomi di Sampang. [cty]
