Miko Saleh
Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya mulai dekat. Nama-nama yang digadang-gadang bakal ikut kontestasi sudah bermunculan. Ada yang niat serius ingin maju dan sudah mendapat rekom dari partai politik atau hanya sebatas muncul lalu tenggelam.
Mereka antara lain, pensiunan polisi Irjen Pol (Purn) Mahcfud Arifin yang sebelumnya pernah Kapolda Jatim, Whisnu Sakti Buana yang kini masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya, Puti Guntur Sorkarno anggota DPRD RI dan Eri Cahyadi yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.
Terbaru, Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Jatim, Mariyadi SH MH juga tertarik ikut meramaikan bursa dan telah mendeklarasikan bakal maju Calon Wali kota Surabaya 2020, menggantikan Tri Rismaharini.
Munculnya nama Ketua GNPK Jatim ini mendapat respon dari Ketua East Java Corruption and Judicial Watch Organisation (ECJWO), Miko Saleh, yang mengaku mendukung langkah ketua GNPK Jatim, Mariyadi. Alasannya, sampai saat ini ia belum mendengar bacawali membawa isu anti korupsi.
“Jujur, hanya pak Maryadi yang berani terang-terangan melawan korupsi di pemerintahan. Untuk itu, patut kita dukung penuh 100 persen. Selama ini belum ada tokoh yang menyatakan maju dan perang terhadap korupsi,” kata Miko, Senin (2/3).
Miko menambahkan, agar bacawali yang maju dan meneruskan tongkat estafet kepempinan Wali kota Risma mempunyai komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel. “Saya tegaskan bagi Bacawali Surabaya harus punya konsep tata kelola pemerintahan berbasis anti korupsi,” tegasnya.
Apa yang sudah dikerjakan oleh Wali Kota Risma, lanjut Miko, sudah sangat bagus. seperti infrasturktur jalan, sanitasi dan taman. Begitu juga pendidikan, warga miskin dan kesehatan. “Kalau Bu Risma sudah memperbaiki infrastruktur, maka saya minta bacawali tingkatkan lagi. Juga tak lupa meningkatkan sumber daya,” tuturnya.
Miko mengatakan, korupsi dan pungli sangat menghambat Investasi, melemahkan daya saing dan sangat merugikan masyarakat. Untuk itu, dengan adanya visi dan misi untuk Surabaya bersih dari korupsi dan pungli akan menambah daya saing Surabaya.
Ia menilai, bahwa masih ada masalah masalah lain yang perlu diselesaikan di Kota Surabaya. Terutama masalah pengelolahan aset kota. Banyak tanah-tanah milik pemerintah di kuasai mafia-mafia tanah. “Saya melihat bahwa masalah tanah masih perlu pembenahan. Saya melihat bahwa kewibawaan Pemkot Surabaya dikalahkan oleh mafia-mafia dan spekulan tanah Surabaya,” tegasnya.
Hal lain adalah soal perizinan. Menurutnya, perizinan di Surabaya seperti perizinan juga banyak masalah. “Masalah perizinan juga masuk katagori mendapat perhatian juga. Jangan sampai ada lagi tragedi Jalan Gubeng Ambles part 2,” pungkas Miko.
Sebelumnya, bertempat di Maspion IT, Jalan A Yani Surabaya, Minggu (1/2) Ketua GNPK Jatim Maryadi deklarasi bakal maju Pilwali Surabaya 2020. “Saya siap maju sebagai walikota Surabaya,” katanya. (iib)
