Edaran Bupati Tak Digubris

8-Ujian-Paket-BPeserta Ujian Paket Masih Banyak yang Absen
Dindik Jatim, Bhirawa
Pemerintah tampaknya harus semakin gencar menyosialisasikan pentingnya pendidikan kesetaraan kepada masyarakat. Sebab, hingga saat ini masih banyak warga belajar yang semestinya bisa mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), namun batal gara-gara takut dengan perusahaan.
Seperti yang terjadi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Alhikmah, Sidoarjo. Meski sebelumnya Bupati Sidoarjo telah memberi surat edaran dispensasi bagi karyawan perusahaan yang akan mengikuti UNPK, namun tetap saja banyak peserta yang absen. Alasannya pun klasik, tidak ikut ujian karena bersamaan dengan jam kerja.
“Di sini ada 7 peserta ujian Paket B yang absen. Mereka khawatir jika tidak masuk kantor karena mengikuti ujian akan dipermasalahkan oleh perusahaan,” tutur Kepala PKBM Alhikmah Sukodono Hari Makali, Rabu (7/5).
Menurut Hari, semua yang absen merupakan peserta berstatus karyawan. Hal semacam ini kerap terjadi, bahkan setiap tahun selalu ada yang absen. Padahal, sebelum mengikuti ujian Paket B, mereka telah mengikuti proses pembelajaran yang cukup lama. “Kami sudah menerima surat edaran dari Bupati Sidoarjo sejak 28 Maret lalu. Dan sudah kami sosialisasikan ke masing-masing warga belajar. Tapi masih saja ada yang bolos,” kata Hari.
Selain di Sidoarjo, keberadaan peserta ujian Paket B yang absen juga terjadi di Surabaya. Sejak hari pertama pelaksanaan, ada 21 siswa yang tidak hadir untuk mengikuti ujian kejar paket B tersebut.
Koordinator Kejar Paket B wilayah Surabaya Timur Halimatus Sa’diyah menuturkan, sejak Senin (5/5) lalu, ada 21 peserta tidak hadir dari total 85 peserta Kejar Paket B yang digelar di SDN Semolowaru II.
“Hanya ada 64 peserta yang hadir, sedangkan yang 21 tidak hadir tanpa alasan,” ungkap perempuan yang juga Sekretaris PKBM Al Kamil ini.
Padahal, jika tidak mengikuti Kejar Paket B periode ini, tidak akan ada ujian susulan. Sehingga bagi yang tidak ikut, langsung dinyatakan tidak lulus. Dan baru akan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian paket B gelombang II Agustus mendatang.
Kasie Pendidikan Kemasyarakatan Pendidikan Non Formal dan Informal (Dikmas PNFI) Dinas Pendidikan Jatim Ninik Astuti Dewantari menyadari, ketidakhadiran peserta ujian kejar paket memang kerap terjadi. Karena itu, setiap tahun menjelang ujian berlangsung, pihak pemerintah daerah setempat sudah menyosialisasikan agar peserta tidak absen. Termasuk yang kini berstatus sebagai karyawan perusahaan.
“Kami akan terus giatkan sosialisasi ke masyarakat. Kadang perusahaan sudah mengizinkan, tapi warga belajarnya yang takut sendiri tanpa sebab,” tutur Ninik.
Menurut dia, sejauh ini dukungan pemerintah daerah telah cukup baik. Salah satunya dengan edaran dispensasi yang telah dikeluarkan. “Ke depan, sosialisasi harusnya tidak hanya ke PKBM dan warga belajar saja. Melainkan juga ke perusahaan-perusahaan,” tutur dia. [tam]

Rate this article!
Tags: