Efektifkan Kerja MPR, DPD Harus Diperkuat

Jakarta, Bhirawa
Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro melihat MPR semakin tidak efektif dan tidak efisien kinerjanya. Reformasi sistem parlemen di Indonesia belum terlaksana sampai saat ini. Sebab desain ketatanegaraan yang hendak diterapkan melalui berbagai amandemen UUD 1945, tak jelas tujuannya.
“Perlu penataan kembali penega kan sistem presidensial dan sistem perwakilan, dengan pelembagaan sistem check and balances yang kuat. Baik yang bersifat internal parlemen maupun antara lembaga parlemen dan institusi kepresidenan,” cetus Siti Zuhro dalam diskusi yang diselenggarakan MPR RI. Hadir sebagai pembicara Prof Hamdi Muluk dan Prof Jafar Hafsah.
Lebih jauh, Siti Zuhro, secara internal parlemen perlu membangun sistem perwakilan 2 kamar di tingkat nasional. Artinya, DPD kedepan harus memiliki otoritas legislasi, meski tidak harus seluas DPR. Skema MPR perlu ditata ulang menjadi wadhah bagi sidang gabungan antara DPR dengan DPD. Perlu juga ditinjau kembali ruang lingkup otoritas DPR yang makin meluas ke fungsi pengangkatan pejja bat publik. Padahal semestinya menja di otoritass presiden, jika mengikuti skema presidensial. Disebutkan, dalam sistem pemerin tahan yang demokratis, diperlukan mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif. Sistem beka meral yang dianut sejak 2004 harus didukung dengan penguatan fungsi dan peran DPD. Dengan tujuan agar MPR bisa berfungsi sebagai Majelis Nasional yang anggotanya dari DPR dan DPD.
“Model seperti ini bisa memperkuat efektifitas sistem pemerintahan presi densial. Sebagai konsekuensi dari kerancuan sistem ini, pimpinan MPR tidak bersifat permanem, tapi adhoc, karena dibentuk untuk memimpin sidang gabungan antara DPR dan DPD. Jabatan pimpinan MPR dipegang secara bergantian antara DPR dan DPD dalam setiap masa sidang,” ujar Siti Zuhro.
Menurut Hamdi Muluk, saat ini telah terjadi pergeseran filosofi dari butir ke 4 Pancasila. Dimana posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah merupakan format yang ideal bagi negara Indonesia. Namun filosofi MPR sebagai penjelmaan sewluruh rakyat Indonesia sudah berganti. Dimana sistem elektoral-pemilihan langsung one man one vote oleh rakyat.  [ira]