foto ilustrasi
Resesi menjad keniscayaan global pada tahun 2020. Tiada negara yang siap menghadapi bencana, tak terkecuali bencana non-alam berupa wabah penyakit pandemi. Trauma virus corona, telah menggerogoti perekonomian global. Ditandai pelemahan seluruh aktifitas perdagangan, industri, manufaktur, dan bursa saham. Kontraksi ekonomi global telah melanda negara-negara di seluruh dunia bagai “mewajibkan” resesi di setiap negara.
Termasuk perekonomian nasional, yang memerlukan pencermatan mencegah keparahan resesi. Pemerintah menggelontor program kartitatif sebagai mandatory, mengiringi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penanganan wabah pandemic CoViD-19, sekaligus beriringan dengan pemulihan ekonomi. Disiplin protokol kesehatan (Prokes) ditegakkan sebagai syarat keberlanjutan seluruh sektor usaha. Pengharapan pemulihan semakin menguat, setelah pemerintah bertekad mempercepat vaksinasi pada November 2020.
Pemerintah telah mengirim personel Badan POM, dan MUI sampai ke negeri China, di pabrik vaksin. Tujuannyas sebagai supervisi menegakkan protokol etik vaksinasi. Terutama aspek safety (keamanan), efficiency (efisien), dan imunogenocity (ke-mujarab-an membentuk imunitas). Serta aspek ke-halal-an vaksin. Selanjutnya, masih diperlukan protokol vaksinasi di dalam negeri. Termasuk kesiapan fasilitas kesehatan, dan tenaga pelaksana vaksinasi paling kolosal.
Sub-program kesehatan, anggaran PEN sebesar Rp 84,02 trilyun, masih terserap Rp 30 trilyun. Sisanya akan digunakan untuk melanjutkan upaya kuratif (penyembuhan), preventif (pencegahan), dan promotif penanganan CoViD-19. Termasuk vaksinasi yang memerlukan biaya sangat besar. Selain memperkuat ketahanan kesehatan nasional, PEN di-prioritaskan memulihkan “kesehatan” perekonomian. Sasaran utama mikro, kecil dan menengah (UMKM), ultra-mikro, sebesar Rp 128,05 trilyun.
Total anggaran PEN mencapai Rp 695,2 trilyun. Termasuk menyasar usaha ultra-mikro, melalui hibah modal kerja sebesar Rp 2,4 juta per-unit. Sasaran meliputi penerima manfaat kepada 12,4 juta pelaku usaha. Bantuan sosial akan menjadi pergerakan ekonomi pada rumah tangga grass-root. Insentif perekonomian patut digenjot sebagai “benteng” pertahanan dari ancaman keparahan resesi. Sekaligus memetik peluang. Bisa jadi, sasaran hibah modal kerja akan bertambah hingga mencapai 20 juta pelaku usaha.
PEN juga menyasar korporasi kelas menengah, dan atas. Diantaranya berupa insentif (pajak, re-scheduling kredit tanpa bunga, dan berbagai penurunan tarif). Nilainya mencapaiRp 120,61 trilyun. Saat ini masyarakat mulai menggunakan hibah sebagai modal awal kembali berusaha, seiring penurunan pewabahan CoViD-19. Usaha kuliner, warung makan, dan konveksi berskala rumahtangga mulai ramai. Protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan.
Kalangan pengusaha meyakini ke-tepat-an program PEN, walau masih harus diikuti validitas data penerima manfaat. Juga percepatan realisasi, dan coverages lebih luas. Kepercayaan kalangan bisnis tergambar pada kenaikan purchasing managers indeks (PMI). Terbukti berbagai survei memapar optimisme pelaku bisnis terhadap prospek pada tahun 2021. Isu CoViD-19 akan tertangani secara baik melalui protokol kesehatan. Serta mulai terbukanya perdagangan global.
Secara bertahap berbagai negara akan membuka kebebasan pelabuhan, dan bandara pada triwulan pertama tahun 2021. Kemudahan ekspor – impor (dan investasi) menjadi branding persaingan kebangkitan awal pasca-pandemi global. Omnibuslaw UU tentang Cipta Kerja, akan menjadi peta jalan memenangkan persaingan global. Tetapi masih diperlukan efisiensi kinerja birokrasi dan pemerintah daerah. Seluruh perizinan wajib transparan, dan akuntabel sesuai prinsip Online Single Submission.
——— 000 ———
