Ekonomi Jatim Diprediksi Hanya 5,7 Persen, Nasional di Bawah 5 Persen

4-inflasiPemprov Jatim, Bhirawa
Kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikhawatirkan berdampak buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Jatim. Bahkan diprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih rendah dibanding 2013 lalu. Sedangkan Indef memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional meleset dari target dan diperkirakan berada di bawah 5 persen.
Jika pada awal 2014 lalu Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menargetkan pertumbuhan ekonomi Jatim bisa menembuh angka 7 persen, diprediksi angka tersebut tidak dapat terwujud tahun ini. Salah satu penyebabnya adalah adanya kenaikan BBM di penghujung tahun ini.
“Awalnya memang diprediksi bisa tembus 7 persen. Lalu diperkirakan lagi menjadi 5,91 persen. Namun jika melihat kondisi saat ini pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya di kisaran hanya 5,7% sampai 5,8 persen,” kata Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir Hadi Prasetyo saat Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jatim di Pullman Hotel Surabaya, Rabu (19/11).
Walau di bawah target pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, Pemprov Jatim tetap optimistis angka tersebut masih akan lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. “Dengan pengurangan subsidi BBM, maka semua kegiatan yang menggunakan BBM akan mengalami kenaikan harga,” katanya.
Dampak lanjutannya, jelas Hadi Pras, biasanya terjadi penurunan produktivitas sektor riil yang mengakibatkan produksi turun. Penurunan produksi menyebabkan pendapatan tenaga kerja juga menurun. “Dengan begitu, akibatnya daya beli rendah. Padahal sektor penggerak ekonomi Jatim masih didominasi dari sektor konsumsi,” katanya.
Oleh sebab itu, tambah dia, Pemprov Jatim melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Di samping tiga kartu sakti yang dikeluarkan pemerintah pusat, Jatim juga sudah memiliki jaring pengaman sosial seperti Jamkesda dan Jalinkesra.
“Bila biasanya raskin hanya diberikan 13 kali dalam satu tahun, kami mengusulkan agar dalam tahun ini ditambah dua kali hingga 15 kali dalam satu tahun,” katanya. Bahkan, sebut dia, Pemprov Jatim juga sedang membahas lebih lanjut tentang pemberian subsidi ongkos angkut. Hal itu seperti yang biasa dilakukannya saat Lebaran. Khususnya ketika harga-harga komoditas meningkat.
Sementara, lanjut dia, kenaikan BBM yang berdekatan dengan penyesuaian UMK 2015 memang menyulitkan. Kenaikan UMK menyebabkan investasi, utamanya industri padat karya melambat. “Jika investasi padat modal memang tidak pengaruh. Tapi kalau padat modal, akhirnya tidak menyerap tenaga kerja, tidak mengurangi pengangguran,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (DPD Aprindo Jatim) Jatim Qomaruzaman menyatakan, berbagai harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah gerai ritel tetap pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Jaringan ritel modern tidak akan menaikkan harga karena TDL dan BBM naik. Penyebabnya, kenaikan komponen biaya operasional disikapi dengan efisiensi,” katanya.
Namun, ungkap dia, pengusaha ritel bisa menaikkan harga jual ke konsumen ketika sejumlah produsen dan suplier menaikkan harga produk. Akan tetapi hal itu tidak bisa langsung dinaikkan harganya oleh produsen. “Penyebabnya mereka terikat dengan perjanjian ‘last bite’ dan promosi yang dilakukan sebenarnya menguntungkan konsumen,” ujarnya.

Ekonomi Diprediksi Merosot
Direktur Institute Development of Economics dan Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebut pertumbuhan ekonomi pada 2014 bisa merosot di bawah 5 persen dengan adanya kenaikan harga BBM bersubdisi. Sebab, kenaikan harga sebesar Rp 2.000 per liter dinilai akan sangat menggerus daya beli masyarakat.
Enny mengatakan, pemberian kompensasi berupa bantuan tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan tidak akan cukup meringankan beban hidup masyarakat. Apalagi, jika berharap kompensasi tersebut dapat membantu menjaga pertumbuhan ekonomi.
“Kompensasi uang tunai ini kan artinya kompensasi konsumtif. Padahal alasan pemerintah ingin mengurangi subsidi BBM karena ingin mengalokasikan dari sektor konsumtif dan produktif. Yang namanya konsumtif itu efeknya terhadap pertumbuhan hanya sementara,” kata Enny.
Harusnya, ujar Enni, pemerintah mulai saat ini menyusun secara serius postur anggaran terkait realokasi subsidi BBM ke sektor produktif. Bukan hanya soal perbaikan infrastruktur, tetapi juga merelokasikan atau menambah anggaran untuk menambah lapangan kerja.
“Istilahnya bukan hanya jaring dan ikannya saja dipersiapkan, tapi juga kolamnya dalam hal ini lapangan kerja,” Enny menambahkan.  Berkaca pada tren melambatnya pertumbuhan ekonomi sejak kuartal I hingga kuartal III, Enny mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen seperti yang diharapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan sulit terwujud.
Dia memperkirakan dengan adanya kenaikan BBM di pertengahan November ini, pertumbuhan pada kuartal IV akan lebih melambat dari kuartal III yang sebesar 5,01 persen. “Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kuartal empat merosot ke kisaran 4,8 persen, itu artinya rata-rata pertumbuhan tahunan akan sulit menyentuh angka lima persen,” ucapnya.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terus melambat. Pada kuartal I, pertumbuhan mencapai 5,21 persen. Kuartal II turun menjadi 5,12 persen, dan kuartal III kembali semakin menurun menjadi 5,01 persen.
Tren penurunan ini yang akhirnya membuat pemerintah mengoreksi angka pertumbuhan 2014 menjadi 5,2 persen dan akhirnya kembali dikoreksi menjadi 5,1 persen setelah kenaikan BBM. Sedangkan pada APBN-P 2014, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 5,5 persen. [iib, geh]

Tags: