foto ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Proyek prestisius Jalur Lintas Selatan (JLS) yang diharapkan selesai pada 2019 dipastikan akan molor. Pasalnya, kondisi ekonomi dalam negeri yang masih terpuruk yang mengakibatkan baik APBN maupun APBD deficit menjadi salah satu sebab mengapa JLS lamban penyelesaiannya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto mengatakan penyelesaian proyek JLS dipastikan tidak tepat waktu. Pasalnya, saat ini kondisi perekonomian dalam negeri tidak memungkinkan untuk membiaya proyek yang diharapkan menekan angka disparitas wilayah antara Selatan dengan Utara.
”Kami berharap proyek JLS dapat selesai pada 2019 mendatang. Tapi apa dikata, dengan tidak adanya biaya baik di APBN maupun APBD membuat proyek tersebut terpaksa berhenti. Karenanya, kita akan mencari pinjaman lunak untuk menyelesaikan proyek tersebut,”tegas politisi asal PKS Jatim, Kamis (7/9).
Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyelesaikan pembangunan jalan lintas pantai selatan (Pansela) Jawa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Selatan Jawa.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pembangunan Jalan Pansela ini merupakan salah satu prioritas dalam peningkatan konektivitas antar wilayah. Panjang jalan Pansela secara keseluruhan mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur adalah 1.604 kilometer (km).
Saat ini Kementerian PUPR akan melakukan lelang pembangunan sebagian ruas jalan Pansela Jawa sepanjang 90 km dari Jawa Tengah ke Yogyakarta Terkait pembiayaan pembangunan jalan tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa proyek ini didanai oleh pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) senilai US$250 juta atau Rp 3,2 triliun.
Dibangunnya Jalan Pansela ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dengan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang lebih maju, mengikuti perencanaan dan pemrograman dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 12 Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang untuk mendukung kawasan-kawasan produktif, khususnya pariwisata, perkebunan dan industri maritim.
Di tempat terpisah, dimana pembangunan infrastruktur dibangun terpadu dengan pengembangan kawasan produktif di Pansela, seperti kawasan pemerintah, pertanian, dan maritim, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Ketut Dharmawahana mengatakan, Jalan Pansela Jawa Timur progres fisiknya telah mencapai 70 persen (456 km) dari total panjang 676 km.
Saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan perbaikan desain geometri karena kontur yang dilalui berliku dan curam. Penyelesaian sisa pembangunan jalan Pansela sepanjang 220 km dan jembatan sepanjang 8.300 meter yang tersebar di Jawa Timur membutuhkan anggaran sebesar Rp 6 triliun.
Biaya pembangunan jalan Pansela Jatim cenderung bertambah, dulu membutuhkan biaya sebesar RP 7 triliun, dihitung sekarang dibutuhkan hampir Rp 15 triliun. Yang sudah terbangun 456 km, sisanya 220 km lagi akan kita selesaikan secara bertahap,” ujar Ketut.
Dia menambahkan pembangunan jalan Pansela di Jawa Timur ini selain didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menggunakan dana dari IDB. Saat ini pihaknya tengah menunggu kucuran dana IDB senilai Rp 2 triliun.
“Untuk tahap pertama sudah cair Rp 200 miliar, saat ini kami tengah tunggu fase kedua Rp 2 triliun. Kalau dananya tersedia, penyelesaian pembangunan akan cepat,” tandasnya. [cty]
