Eks Hakim Agung RI Jadi Saksi Sidang PK Win Hendrarso

Pengadilan Tipikor, Bhirawa
Sidang ke dua Peninjauan Kembali (PK) dugaan penyalahgunaan dana Kasda dengan terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (20/3).  Untuk menguatkan PK-nya kali ini, Win Hendarso mengajukan tiga saksi ahli . Salah satu saksi ahli ini adalah  mantan Hakim Agung RI bernama Muchsan.
Pada sidang yang di Ketuai Majelis Hakim I Made Sukadana, Kuasa Hukum terpidana dana Kasda, Trimoelja D Soerjadi sebenarnya mengajukan lima saksi. Namun ternyata hanya tiga saksi yang bisa hadir, yakni Ni Nyoman Yuliana Puspasari yang juga Sekretaris Kepala Studi Perempuan LPPM Unair, Zwesty Jatiningtyas adalah Sekretaris Pribadi Win Hendrarso, dan Prof Muchsan ,mantan hakim agung.
Dengan menggunakan tongkat berjalan Muchsan duduk di kursi saksi. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang Candra Pengadilan TIpikor, Muchsan menjelaskan terkait pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah.
“Dalam pengelolahan keuangan daerah, seorang Kepala Daerah mempunyai kewenangan tersebut,” katanya ketika menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Win Trimoelja D Soerjadi, Kamis (20/3).
Terlepas dari keterangannya, Trimoelja sempat menanyakan pada Muchsan terkait apakah pengajuan PK Win Hendarso terlalu dini. Muchsan menilai bahwa PK yang diajukan Win tidak terlalu dini. Lanjutnya, karena sebelumnya sudah ada eksekusi dan penahanan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Saya rasa pengajuan PK itu wajar saja,” terangnya.
Selanjutnya, dalam persidangan saksi berikutnya Ni Nyoman Yuliana menerangkan bahwa dirinya sempat menemukan satu bundel berkas hasil pantauan terhadap kerugian keuangan daerah di rumah Win Hendarso di Jl Sumba. Hanya saja, Ia tak tahu berkas itu dibuat oleh siapa.
“Terkait berkas itu, saya tidak tahu darimana asalnya? Ujar Sekretaris Kapala Studi Perempuan LPPM Unair.
Setelah mendengar keterangan dari saksi ahli yang diajukan terpidana kasus dana Kasda. Rupanya hal tersebut langsung direspon Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU pun mengajukan keberatan atas keterangan tiga saksi dari PK itu.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, JPU Wahyu Dwi Prasetyo memang menyimak semua keterangan tiga saksi itu. Dari keterangan mereka, JPU langsung menolak dan keberatan. “Kami keberatan ,” tegasnya.
Disinggung terkait alasan keberatannya, JPU menguraikan bahwa pihaknya melihat bahwa ketiga saksi yang diajukan mantan Bupati Sidoarjo itu, bukan bukti baru dan tak sesuai aturan. Seperti kehadiran saksi Zwesty Jatiningtyas yang adalah PNS Pemkab Sidoarjo dan mantan sekretaris Win saat menjadi Bupati Sidoarjo. “Dari PP No 53/2010, kalau hadir di persidangan tentu harus ada izin dari atasannya. Namun dia tak ada izin, sehingga kami keberatan,” tuturnya.
Selain itu, juga adanya bukti dari terpidana pada hakim terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP, itu sudah pernah diajukan dalam persidangan terkait kasasi MA. “Makanya, apa yang diajukan itu tak ada yang baru. Makanya kami yakin PK akan ditolak oleh MA,” ungkapnya ujarnya.
Terkait hal ini, Kuasa Hukum Win, Trimoelja D Soerjadi tak merespon serius. Dia menilai wajar adanya keberatan dari JPU terkait pengajuan saksi itu. “Itu hak dari JPU untuk keberatan, tapi kami yakin PK yang diajukan akan diterima,” imbuhnya. [bed}

Tags: