Eksekutif Disarankan Cermat Melakukan Penganggaran

Sumenep, Bhirawa
Komisi  A, B, C dan D, DPRD Sumenep menyarankan agar setiap penganggaran perlu kecermatan sehingga program yang dicanangkan benar-benar sesuai dengan harapan.
Saran tersebut dilakukan setelah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumenep tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2013,  Rabu (25/6) kemarin.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Komisi-komisi DPRD Sumenep melaporkan hasil pembahasannya di Paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumenep, Moh Hanif dan dihadiri wakil Bupati Sumenep, Soengkono Siddik juga wakil ketua DPRD Sumenep, Faisal Muhlis serta sejumlah SKPD.
Ketua Komisi A, DPRD Sumenep, Abrori Mannan dalam laporannya menyampaikan,  pihaknya mengapresiasi terhadap SKPD mitra kerjanya yang telah mengefisiensikan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2013, sehingga penggunaan anggaran di masing-masing SKPD dapat dialihkan ke kegiatan lainnya.
“Namun, perlu dilakukan kecermatan terhadap perencanaan atau estimasi anggaran belanja daerah sehingga dalam setiap realisasinya, anggaran yang telah disediakan benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak ada kesan opini publik bahwa SKPD belum mampu merealisasikan seluruh belanjanya,” kata Abrori mannan, Rabu (25/6).
Kendati demikian, pihaknya berjanji akan terus mengevaluasi anggaran pada masing-masing SKPD yang penganggarannya tidak tepat sasaran. Sebab, pada tahun 2013, banyak anggaran yang tidak terealisasi dan banyak anggaran yang tidak berjalan efektif seperti anggaran Tim OPK Raskin dan Kelangkaan BBM sehingga perlu ditinjau kembali karena anggaran yang besar tidak cukup untuk mengawasi penyelewengan raskin dan kelangkaan BBM.
“Untuk itu, kami meminta kepada pemkab agar segera mengambil langkah-langkah sehingga penyelewengan raskin dan kelangkaan BBM tidak terjadi kembali terutama di daerah kepulauan Masalembu,” ungkapnya.
Sementara itu, ketua Komisi B, Bambang Prayogi menilai, secara umum realisasi pendapatan telah melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 utamanya SKPD yang menjadi mitranya. Sedangkan pada sisi belanja terdapat beberapa Program kegiatan yang masih belum terealisasi 100 persen, karena terjadi efisiensi anggaran dan terdapat beberapa pogram/kegiatan yang belum dilaksanakan karena adaya keterbatasan waktu.
“Secara umum realisasi pendapatan sudah bagus, namun masih ada kegiatan yang belum terealisasi secara 100 persen dengan alasan efisiensi anggaran dan keterbatasan waktu,” papar Bambang.
Ketua Komisi C, AF Hari Ponto menyampaikan, mitra kerja Komisi C meliputi Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan, Dinas Perhubungan, dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan ditargetkan sebesar Rp3.608.785.000,  terealisasi sebesar Rp3.545.387. 350, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp63.397.650, terpenuhi 98,24 persen.
“Sedangkan realisasi belanja daerah pada mitra kerja kami ditetapkan sebesar Rp265.767.626.827 dan telah terealisasi sebesar Rp216.0 77.374. 540,70, sehingga bersisa sebesar Rp49. 690. 252. 286,30, atau telah terserap 81,30 persen,” papar Bambang.
Sedangkan ketua Komisi D, H Subaidi mengungkapkan, anggaran pendapatan yang terdapat pada mitra kerja komisinya sebesar Rp46.310.988. 979, terealisasi sebesar Rp42.206. 561.972, berkurang sebesar Rp2.052.213.503.
“Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan, sebesar Rp746.650.927, 69, terealisasi sebesar Rp675.783.252.709, berkurang sebesar Rp70.867.674.360,” tuturnya. [sul]