Eksekutif Jawab PU Fraksi terhadap LPj Pelaksanaan APBD 2021

Pleno jawab PU fraksi terhadap LPj pelaksanaan APBD 2021. [wiwit agus pribadi/bhirawa]

Kab Probolinggo, Bhirawa.
DPRD Kabupaten Probolinggo maupun kota Probolinggo, Senin (20/6) malam kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten/kota Probolinggo terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dari pihak eksekutif hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta perwakilan Forkopimda, Pimpinan BUMN/BUMD serta instansi vertikal di Kabupaten Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.

Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan terhadap pemenuhan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui refocusing dapat dijelaskan bahwa hal tersebut berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan mengalihkan paling sedikit 8% dari alokasi DAU dan 20% dari DID yang dipergunakan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi serta bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan adalah ekuitas Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 3.060.281.631.801,81, sudah termasuk perhitungan hasil penambahan aset, baik aset lancar maupun aset tetap.

Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawabannya menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi Partai Golkar terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memiliki komitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memberikan keleluasaan dalam membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya pembangunan perbaikan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lalu terhadap PU Fraksi PPP, salah satu jawaban yang disampaikan untuk penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak melalui pengobatan masal dan penyemprotan kandang dapat disampaikan bahwa saat ini kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada sebagian kecil populasi ternak yang terkena wabah melalui APBD murni tahun 2022 yang ada pada Dinas Pertanian.

Adapun untuk memenuhi kekurangannya akan dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke DPA Dinas Pertanian sebesar Rp 13.300.000.000,00.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2022 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta kesiapan hewan kurban menjelang hari raya Idul Adha 1443 H.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 360/567/426.32/2022 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana wabah penyakit akibat Penyakit Mulut dan Kuku (foot and mouth disease) di Kabupaten Probolinggo serta Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 188/575/426.32/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Probolinggo.

Disamping itu juga telah dibentuk Unit Respon Cepat (URC) terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Kabupaten Probolinggo.

Adapun tugas URC-PHMS adalah melakukan tindakan penghentian atau pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan peka terhadap PHMS dan melakukan investigasi lanjut untuk mengidentifikasi sebaran PMK di luar kecamatan terduga.

Terakhir Fraksi PDI-P, salah satu jawaban yang disampaikan adalah rendahnya realisasi capaian pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2021 disebabkan banyak kendala-kendala dalam merealisasikan belanja modal pada tahun anggaran 2021 yang serapannya hanya sebesar 78,32% antara lain adanya putus kontrak disebabkan alokasi waktu sampai batas akhir kontrak pada bulan Desember pihak penyedia belum mampu meyelesaikan pekerjaan fisik di lapangan dan belum dilaksanakannya kegiatan fisik utamanya yang berasal dari APBD Perubahan karena adanya keterbatasan waktu.

Disamping hal tersebut besarnya sisa serapan anggaran belanja modal juga berasal dari efisiensi atas pelaksanaan tender. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Probolinggo pada rapat paripurna sebelumnya, Senin (20/6) petang Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin kembali hadiri rapat paripurna dengan acara Penyampaian Jawaban Wali Kota Probolinggo terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang Raperda atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD setempat.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Fernanda Zulkarnain itu dibuka pada pukul 19.30 serta dihadiri 16 anggota dewan. Beberapa poin dalam jawaban wali kota yakni tentang capaian realisasi belanja daerah dan keterkaitannya pada pelaksanaan program kerja di masing-masing perangkat daerah.

Ditemui selepas sidang paripurna, Wali KotaHabib Hadi Zainal Abidin mengungkapkan rasa syukurnya karena telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari masing-masing fraksi di DPRD.

“Alhamdulillah dalam kesempatan malam ini, kami sudah menyerahkan pertanyaan dari masing-masing fraksi, tentunya dalam kesempatan ini kita menjawab semua dari apa pandangan fraksi tadi, memberikan penjelasan-penjelasan dan apa yang ditanyakan oleh masing masing fraksi itu, sehingga ini sudah tersajikan secara detail mudah-mudahan bisa menjadikan dasar untuk pembahasan selanjutnya,” tambah wali kota. [wap.dre]

Tags: