Ekstradisi Terpidana Buron Sebaiknya Ditangani Kejaksaan

20-Wakil Jaksa Agung RI Andi Nerwanto member sambutan di acara seminar yang diadakan Kejati Jatim bersama FK Hukum Unair, Kamis (19,6). AbednegoSurabaya, Bhirawa
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengusulkan otoritas pusat ekstradisi terpidana dan tersangka serta pemulihan aset negara di luar negeri harus ditangani langsung oleh Korps Adhyaksa. Sebab, selama ini otoritas tersebut di bawah kendali Kementerian Hukum dan HAM (Kemankumham).
Gagasan itu merupakan bahan diskusi dalam seminar yang bertema ‘Posisi Ideal Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan’ yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unair Surabaya, di Hotel Pullman Surabaya, Kamis (19/6).
“Guna efisiensi, penegakan hukum terkait pencarian tersangka, terdakwa atau terpidana dan aset yg berada di luar negeri, perlu diusulkan supaya penanganannya dan otoritasnya dipegang langsung oleh Kejaksaan,” terang Wakil Jaksa Agung Andi Nerwanto dalam sambutannya, Kamis (19/6).
Sementara itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim Andi Herman menjelaskan, otoritas pusat (Central Authority) perburuan terpidana atau tersangka dan pemulihan aset yang ada di luar negeri memang sebaiknya di bawah otoritas langsung Kejaksaan. Dalam artian, Kejaksaan lah yang mempunyai kewenangan berkomunikasi dengan pihak luar, misalnya ekstradisi terpidana yang berada di luar negeri.
“Usul saya si Central Authority harus ditangani langsung oleh Kejaksaan. sebab, selama ini kan dibawa kewenangan Kemankumham,” ungkapnya di sela-sela seminar.
Lanjutnya, yang mengetahui pasti terkait penanganan sebuah kasus hukum adalah Kejaksaan. Sebagai efisiensi, hal itu seharusnya ditangani oleh Kejaksaan, dan tidak lagi menjadi kewenangan Kemenkumham.
“Semoga usulan ini dapat dikaji kembali. Kan tidak ada salahnya jika Kejaksaan yang menangani kasus hukum, dan otoritas pusatnya juga diberikan kepada Kejaksaan,” tegasnya.
Andi mengaku, dinegara lain otoritas pusat sudah diberlakukan bagi Kejaksaan untuk upaya pemulangan terpidana atau tersangka yang berada diluar negeri. Selain itu, otoritas ini berfunsi juga sebagai pemulihan aset negara yang berada di luar negeri.
“Dengan adanya seminar ini, usulan itu akan didiskusikan dan semoga dapat menjadi kewenangan bagi Kejaksaan,” katanya.
Selain dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung Andi Nerwanto, seminar yang diselenggarakan oleh instansi-instansi ternama ini turut juga dihadiri pembicara sekelas Pakar Hukum Tatanegara Universitas Trisakti Dr. Ramelan, Prof Dr Tatik (Unair), Prof Dr  Soedarsono (Brawijaya), dan anggota Komisi III (bidang hukum) Ir Tjatur Sapto Edy.
“Karena di sini juga ada Komisi III yang datang, semoga hasil diskusi ini bisa dijadikan pertimbangan untuk dibahas di Senayan,” tambahnya.
Sementara itu, Komisi III (bidang hukum) DPR RI berpendapat jabatan Jaksa Agung seharusnya dijabat oleh Jaksa karir. Selama ini, ketentuan menyebutkan jabatan tertinggi di lingkungan adhyaksa itu bisa diisi oleh orang di luar kejaksaan.
“Jaksa Agung seharusnya dari Jaksa karir. Seperti Kapolri yang dijabat oleh Polisi karir,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ir Tjatur Sapto Edy.
Tjatur juga sepakat dengan usulan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menginginkan otoritas sentral penanganan tersangka/terdakwa/terpidana yang berada di luar negeri di bawah kendali langsung kejaksaan. “Saat ini Rancangan KUHAP, KUHP dan UU Kejaksaan masih dibahas di dewan,” pungkasnya. [bed]

Keterangan Foto : Wakil-Jaksa-Agung-RI-Andi-Nerwanto-member-sambutan-di-acara-seminar-yang-diadakan-Kejati-Jatim-bersama-FK-Hukum-Unair-Kamis-[19/6]. [abednego/bhirawa].

Tags: