Emir Firdaus
Sidoarjo, Bhirawa
TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Sidoarjo harus mengevaluasi OPD yang tidak maksimal dalam mengelola anggaran sehingga Silpa (Sisa Lebih Pembeayaan Anggaran) 2017 mendekati angka Rp1 triliun. Ini menunjukkan betapa buruknya kinerja OPD. Sudah diberi uang sesuai permintaan dan perencanaan, tetapi tidak dijalankan dengan baik
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus, Senin (15/1) kemarin mengatakan, Silpa besar itu akibat banyak proyek tak dijalankan dengan baik. OPD tidak menyampaikan dengan benar kondisi Silpa yang sebenarnya. Seperti OPD melaporkan Silpa ke TAPD hanya Rp1 miliar, padahal angka yang sesungguhnya sangat besar. ”OPD berusaha menyembunyikan angka Silpa yang riil, itu tidak baik karena akan menyulitkan TAPD,” ujarnya.
Maka dengan laporan yang disembunyikan pada akhirnya merepotkan TAPD yang berasumsi kalau proyek sudah dijalankan semua. Kalau memang efisiensi baik, tetapi melihat nominal Silpa ini berhubungan dengan pengelolaan anggaran yang tidak benar. OPD yang bekerja baik seharusnya mendapat reward, tetapi OPD yang tidak bekerja dengan baik harus mendapat evaluasi menyeluruh.
Anggota Fraksi PKB, Damroni, juga sependapat dengan Emir, dengan meminta kinerja kepala OPD harus dievaluasi. ”Bila perlu ganti saja, banyak anak muda yang mampu bekerja dengan baik. Hanya belum diberikan kesempatan,” ucapnya.
Temuan adanya OPD yang menyembunyikan Silpa 2017 itu terbukti dengan penjelasan Kadisdikbud, Mutain Baladan, yang menyebutkan tidak ada Silpa. ”Yang ada di tempat saya adalah penghematan,” bebernya.
Sementara data yang disebutkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) Sidoarjo, Silpa Dikbud Sidoarjo sebesar 29% sekitar Rp30 miliar. Besaran Silpa Dikbud ini baru menghitung BOSReg (Bantuan Operasional Sekolah Regional) dari triwulan III, belum menghitung yang triwulan IV. Kemungkinannya Silpa bertambah sangat besar karena BPK-AD belum menambahkan Silpa dari BOSReg triwulan ke-4.
Kepala BPK-AD Sidoarjo, Ny Noer Rochmawati, ditemui kemarin, hanya tertawa saja mendengar penjelasan Silpa yang disampaikan Kadisdikbud. Sebenarnya Silpa keseluruhan belum selesai, karena yang masuk baru Silpa Kasda yang angkanya Rp816 miliar dan Silpa BLUD Puskemas dan RSUD yang angkanya Rp47 miliar.
Untuk BOSreg untuk SD dan SMP belum selesai dihitung karena masih ada BOSreg triwulan IV yang belum masuk. BOSreg yang anggarannya bersumber dari APBN ini digunakan untuk belanja modal, pegawai dan pengadaan barang jasa. Posisi Silpa yang sudah masuk Rp903,160 miliar. Bila BOSreg IV sudah masuk kemungkinan dikisaran Rp930 miliar. Angka ini klop dengan yang disebutkan Bupati Saiful Ilah saat melantik pejabat Sidoarjo, beberapa hari lalu.
Bupati menyebutkan, hasil dari penghitungan Silpa ini nanti akan di audit BPK. Bila mengikuti alurnya, hasil audit akan diturunkan sekitar Mei-juni tahun 2018.
”Nah setelah itu dilakukan pembahasan PAK APBD 2018, disusul dengan pembahasan Perubahan KUA PPAS. Setelah itu baru ada pengesahan PAK APBD,” ujarnya. [hds]
