Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jatim, Ir Moch Yasin
Pemprov Pastikan Tak Ada Desa Fiktif di Jatim
DPRD Jatim, Bhirawa
Empat desa di Kabupaten Sidoarjo yang ‘hilang’ akibat terendam lumpu Lapindo ternyata hingga 2020 masih menerima anggaran dana desa. Penyebabnya, empat desa tersebut masih belum dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga oleh Kementerian Keuangan masih tetap mendapat jatah dana desa.
Keempat desa tersebut yakni Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Desa Ketapang di Kecamatan Tanggulangin, Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin dan Desa Besuki di Jabon. “Ada 4 desa yang terdampak lumpur Lapindo. Dan oleh Kemendagri belum dihapus, sehingga oleh Kementerian Keuangan tetap mentransfer di 4 desa itu,,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jatim, Ir Moch Yasin, saat ditemui Bhirawa disela hearing di Komisi A DPRD Jatim, Minggu (10/11).
Meski demikian, Yasin menjamin transferan dana desa tersebut menjadi Silpa yang tidak digunakan. “Kami jamin dana desa itu tidak dimanfaatkan oleh 4 desa itu. Sehingga tetap menjadi dana desa Silpa yang tidak digunakan. Jadi ada di rekening Pemkab tidak memang merealisasikan,” lanjutnya.
Pihaknya pun telah mengusulkan kabupaten tersebut untuk menghapus keempat desa tersebut. “Kita sedang mengusulkan kabupaten untuk menghapus desa itu. Tapi ada pertimbangan yang dibahas lebih jauh,” tambahnya.
Pemprov Jatim, lanjut Yasin, memastikan jika di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini tidak ada desa fiktif atau desa yang tidak ada penduduknya. “Memastikan tidak ada penilapan dana desa akibat adanya desa fiktif,” ungkapnya.
Yasin mengatakan, anggaran dana desa untuk 2020 di Jatim naik menjadi Rp7,6 triliun. Jumlah itu naik Rp2 miliar dari tahun 2019 yang hanya berkisar Rp7,4 triliun. Kenaikan anggaran dana desa ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desa.
“Saya yakin kehadiran dana desa dapat mendorong pengembangan kewirausahaan atau entrepreneurship yang ada di Jatim. Tahun 2020 memang ada penambahan anggaran yakni menjadi Rp7,6 triliun yang sebelumnya dapat Rp7,4 triliun,” ujarnya.
Yasin menegaskan, bahwa jumlah desa di Jatim masih sama sejak digelontornya dana desa tahun 2015 dari pemerintah pusat yakni 7.724 desa. Per desa bisa menerima Rp900 juta sampai Rp1 miliar. “Jumlah desanya tetap yaitu 7.724 desa hingga sekarang. Per desa dapat Rp900 juta dan tahun depan bisa mendapatkan Rp950 juta hingga Rp 1 miliar lebih. Kalau berdasarkan proporsi itu paling minim Rp700 dan paling tinggi Rp1 miliar lebih,” jelasnya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kata Yasin, telah berkirim surat kepada bupati/wali kota untuk melakukan optimalisasi dana desa. Sebagaimana yang diatur dana desa itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Maka, Bu Gubernur lebih menginginkan fokus dana desa untuk pengurangan kemiskinan, pencegahan stunting dan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. Infrastruktur sudah terpenuhi, Sehingga kedepan, peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio membenarkan akan ada penambahan anggaran dana desa di tahun 2020. “Informasi memang dinaikkan ya, tapi naiknya berapa kami belum tahu. Tapi menurut saya sesuai dengan subtansi sana kalau selama ini bagus dengan adanya dana desa demi kemajuan desa,” katanya. [geh]
