Kepala BKD Kabupaten Jombang, Muntholip
Pemprov Jatim, Bhirawa
Persaingan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tampak ketat memasuki hari keempat pendaftaran dibuka, Senin (1/10). Khususnya untuk pelamar pada lowongan di Pemprov Jatim, tingkat persaingannya tercatat paling ketat di wilayah kerja Kanreg Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Surabaya.
Hingga kemarin, pelamar CPNS untuk formasi di Pemprov Jatim telah mencapai 3.049 pendaftar. Jumlah ini telah melebihi total kuota yang dimiliki Pemprov sebanyak 2.065 lowongan. Sementara tertinggi kedua, tercatat pada Pemda Jember sebanyak 715 pelamar. Sedangkan peringkat ketiga, Pemda Gresik mendapat 672 pelamar.
“Untuk Pemprov memang sudah banyak. Tapi jumlah tersebut terhitung masih cukup kecil. Karena estimasi kota pendaftar untuk Pemprov bisa mencapai 50 ribu sampai 60 ribu,” tutur Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Anom Surahno, Senin (1/10).
Menurut dia, saat ini dengan model satu pelamar satu pilihan instansi membuat orang semakin jeli menentukan pilihannya. Khususnya dalam melihat peluang dari tingkat persaingan setiap formasi lowongan. “Saat ini yang paling banyak di tingkat nasional itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Peminatnya sangat tinggi di situ,” tutur Anom.
Anom mengakui, hingga saat ini, mayoritas calon pendaftar masih melihat peluang yang mungkin untuk mendaftar. Sebab, dengan menggunakan sistem online, tingkat persaingan tiap formasi akan tampak jelas.
Di Jombang Masih Sepi
Sementra itu pendaftaran CPNS yang telah dibuka mulai tanggal 28 September hingga tanggal 12 Oktober 2018, hingga saat ini, jumlah pendaftar di Kabupaten Jombang masih pada angka 75 orang. Sedangkan formasi yang disediakan di Jombang adalah 428 posisi yang diantaranya ‘include’ 80 jatah CPNS dari tenaga K-2 dari pemerintah pusat.
“Di Jombang, laporan terakhir hari ini masuk 75 pelamar. Memang awal-awal pendaftaran ini memang agak susah masuk,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang, Muntholip saat dtemui di DPRD Jombang, Senin siang (1/10).
Seperti diketahui, pendaftaran CPNS ini menggunakan sistem online. Oleh Muntholip disebutkan, masih minimnya pendaftar ini dimungkinkan karena adanya lemot pada website pendaftaran di pusat.”Insya Allah makin ke depan, lebih cepat karena sudah masuk ke tempat-tempat yang lain, banyak yang daftar, lebih cepat lagi,” kata Muntholip.
Ia juga mendengar kabar bahwa sistem di website pendaftaran CPNS di pusat telah di ‘up grade’ lagi supaya lebih cepat. Jika hingga batas akhir pendaftaran ditutup namun jumlah pendaftar masih belum mencukupi dengan jumlah formasi yang disediakan, pihaknya nantinya akan mencoba berusaha agar ada waktu tambahan pendaftaran.
“Bisanya kan kita usul. Mengusulkan karena websitenya seperti itu (lemot), kita coba memberikan kesempatan tambahan. Tapi sementara ini belum, masih sampai tanggal 12 (Oktober),” tandas Muntholip.
Ditanya lebih lanjut terkait adanya kontroversi soal persyaratan akreditasi di para pendaftar, Muntholip menjelaskan, terkait persyaratan tersebut tidak lepas dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 36 Tahun 2018.
“Jadi tentang akreditasi dan yang lain, semuanya ada di Permen tersebut, kita tidak boleh mengurangi dan menambahi. Termasuk jenis akreditasinya,” jelasnya.
Namun menurutnya, untuk penetapan akreditasi untuk IPK disesuaikan dengan kebutuhan daerah. “Di Jombang, kita sudah menerapkan akreditasinya B, dengan IPK 2,75. Itu kita ‘ngambil’ di bawah Surabaya dan kabupaten lain juga, Insya Allah Mojokerto sama dengan kita,” terang Muntholip.
Ditanya lebih lanjut adanya kabar revisi persyaratan tentang akreditasi, Muntholip menjawab, jika nantinya ada perubahan terkait hal tersebut di pusat, nantinya daerah akan juga mengikutinya. [tam,rif]
